Peninjauan dilakukan, untuk melihat progres pekerjaan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan lanjutan agar kedua fasilitas tersebut dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Sri Juniarsih, menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah mencari solusi yang efektif dan efisien agar pembangunan yang telah berjalan tidak memerlukan tambahan anggaran besar, namun tetap dapat segera difungsikan.
Salah satu perhatian utama adalah TPS Terpadu Maratua yang diharapkan dapat mulai beroperasi tahun ini.
Menurutnya, sebagian besar fasilitas telah tersedia, sehingga pekerjaan yang tersisa dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
“Sudah ada bangunan, tinggal kita atur atapnya, bisa difungsikan,” ujarnya Jumat (5/6).
Ia menjelaskan, hasil diskusi sementara menunjukkan adanya peluang efisiensi anggaran yang cukup signifikan, dibandingkan dengan rencana awal pembangunan.
“Anggaran saat ini diskusi bisa lebih hemat Rp 600 sampai Rp 700 juta,” katanya.
Dengan konsep penyesuaian tersebut, pemerintah daerah berharap TPS Terpadu dapat segera digunakan untuk mendukung penanganan sampah di Pulau Maratua, yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama kawasan wisata tersebut.
“Targetnya mudah-mudahan bisa tahun ini. Yang penting bisa difungsikan dahulu,” tegasnya.
Selain TPS Terpadu, Sri Juniarsih juga meninjau Embung Air Maratua yang diproyeksikan menjadi salah satu solusi penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Dari hasil peninjauan, pemerintah menemukan opsi yang dinilai lebih hemat dibandingkan rencana pembangunan sistem baru.
Menurutnya, fasilitas pengolahan air bersih yang saat ini berada di lokasi lama dapat dipindahkan ke kawasan embung, sehingga mampu memanfaatkan sumber air yang tersedia dan langsung didistribusikan kepada masyarakat.
“Saya juga sekaligus cek beberapa pekerjaan embung yang masih membutuhkan pekerjaan lanjutan,” ungkapnya.
Dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah daerah memperoleh kesimpulan bahwa pemindahan fasilitas pengolahan air merupakan langkah yang lebih realistis dan hemat.
“Kita bisa hemat Rp 10 miliar dengan memindahkan alat pengelola air bersih di lokasi lama ke dekat embung agar bisa disalurkan kepada masyarakat,” jelasnya.
Sri Juniarsih mengatakan, lahan untuk relokasi fasilitas tersebut telah tersedia. Pemerintah daerah menargetkan proses persiapan dapat dimulai melalui APBD Perubahan tahun ini.
“Lahan sudah ada, mungkin dalam waktu dua bulan di APBD Perubahan untuk memindahkan alat itu,” katanya.
Menurutnya, kebutuhan air bersih menjadi persoalan yang harus segera ditangani, karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat Maratua. Meski belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan warga, langkah tersebut diharapkan menjadi solusi awal yang dapat segera dirasakan manfaatnya.
Ia menambahkan, opsi pembangunan sistem desalinasi masih memerlukan banyak pertimbangan, terutama dari sisi biaya investasi yang cukup tinggi. Karena itu, pemerintah memilih memaksimalkan aset yang telah dimiliki agar pelayanan kepada masyarakat dapat segera berjalan.
“Untuk desalinasi ada banyak pertimbangan dan harganya tidak murah,” jelasnya.
Pemerintah daerah menargetkan proses persiapan, termasuk pembangunan pondasi dan sarana pendukung lainnya dapat dilakukan tahun ini, sedangkan pemindahan alat pengolahan air bersih ditargetkan mulai terealisasi pada 2027.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, Zulkifli Azhari, menyambut baik upaya percepatan penyelesaian TPS Terpadu Maratua. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut akan sangat membantu pengelolaan sampah di pulau terluar tersebut.
“Kalau fungsi sudah selesai, yang kita optimalkan,” ujarnya.
Ia menilai volume sampah di Maratua relatif lebih kecil dibandingkan beberapa wilayah lain di Berau, sehingga kapasitas TPS yang tersedia nantinya diyakini mampu menampung dan mengelola sampah secara optimal.
“Dengan rasio sampah di Maratua lebih sedikit dari yang lain, bisa tertangani lah,” katanya.
Zulkifli menjelaskan bahwa TPS Terpadu dirancang sebagai pusat pengelolaan sampah. Sampah yang dibuang masyarakat maupun yang dikumpulkan petugas nantinya akan diproses di lokasi tersebut.
“Masyarakat buang sampah di sini memang, yang diambil petugas juga dibuang di sini,” jelasnya.
Ia berharap pembangunan dapat segera dirampungkan, agar fasilitas tersebut segera beroperasi. Pengelolaan nantinya akan dilakukan oleh DLHK, sedangkan pembangunan fisik menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
“Semoga bisa segera selesai supaya efisiensi dengan anggaran sedikit, tetapi tetap bisa berfungsi,” tandasnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi