Kepala Disdik Berau, Mardiatul Idalisah, menyampaikan, langkah tersebut bukan sekadar perubahan status administratif, tapi upaya menghadirkan model pengelolaan pendidikan yang lebih kolaboratif antara pemerintah dan pihak ketiga, khususnya perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau.
Menurutnya, selama ini sebagian besar pembiayaan dan pengelolaan sekolah filial masih sangat bergantung pada pemerintah daerah.
Dengan perubahan menjadi sekolah swasta, diharapkan ada ruang partisipasi yang lebih besar dari sektor lain, sehingga beban anggaran daerah dapat lebih terbagi.
“Sekolah-sekolah filial kita dorong menjadi sekolah swasta. Harapannya, pembiayaan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah, tetapi juga ada kontribusi dari pihak swasta,” ujarnya.
Salah satu contoh implementasi kebijakan ini adalah peresmian SD Tunas Jaya 198 di Kampung Sambarata. Sekolah tersebut sebelumnya berstatus filial dan kini resmi beralih menjadi sekolah swasta.
Perubahan ini disebut sebagai bagian dari upaya memperluas akses, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan sarana dan prasarana.
Ia menegaskan, transformasi sekolah filial menjadi swasta juga merupakan bentuk dorongan agar pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
Ia menambahkan, jumlah sekolah filial di Kabupaten Berau saat ini terus mengalami penurunan seiring dengan proses alih status yang dilakukan secara bertahap.
“Beberapa sekolah telah resmi berubah menjadi swasta, sementara lainnya masih dalam tahap persiapan administrasi dan penyesuaian pengelolaan,” katanya.
Selain SD Tunas Jaya 198 di Sambarata, sejumlah sekolah lain yang berada di bawah unit seperti SDN Gunung Sari, SDN 02 Gunung Tabur, hingga SDN 001 Tanjung Batu juga masuk dalam rencana peresmian perubahan status.
Pihaknya menargetkan proses ini dapat berjalan secara bertahap tanpa mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah.
Di sisi lain, tantangan tenaga pendidik masih menjadi perhatian serius. Banyak guru di sekolah filial merupakan tenaga non-ASN yang direkrut dari masyarakat sekitar, terutama di wilayah dengan akses geografis yang cukup sulit.
“Kondisi ini membuat mobilitas guru dari sekolah induk menjadi terbatas,” ucapnya.
Ia berharap, dengan perubahan status dan dukungan dari berbagai pihak, kualitas layanan pendidikan di daerah terpencil dapat terus meningkat tanpa mengurangi hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Selama kualitas layanan pendidikan dapat dipertahankan, perubahan status menjadi sekolah swasta bukanlah persoalan,” tutupnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menilai langkah Pemkab Berau mendorong sejumlah sekolah filial menjadi sekolah swasta perlu dikawal secara serius, agar tidak mengurangi akses pendidikan masyaraka khususnya di wilayah terpencil.
Yang perlu digaris bawahi, perubahan status sekolah jangan sampai membebani orangtua siswa dengan biaya tambahan yang sulit dijangkau.
Pun keterlibatan pihak swasta dalam mendukung pendidikan memang penting, terutama untuk membantu pemerintah dalam penyediaan sarana, prasarana, hingga kebutuhan tenaga pendidik.
Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tetap harus hadir dan memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga meskipun status sekolah berubah menjadi swasta.
“Yang paling utama adalah jaminan pelayanan pendidikan bagi anak-anak tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai setelah berubah status justru ada penurunan kualitas atau kendala bagi siswa untuk bersekolah,” ujarnya.
DPRD lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan terhadap proses alih status sekolah filial tersebut agar berjalan sesuai tujuan awal, yakni memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Berau.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dapat benar-benar memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Berau. (aja/sam)
Editor : Nurismi