BERAU POST – Ekspos Program Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (SIGAP) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara bertajuk “Simpul Hijau: Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa/Kampung” digelar di Jogjakarta, Selasa (12/5).
Forum pertemuan lintas pemangku kepentingan ini menegaskan penguatan pembangunan desa berbasis lingkungan, sekaligus mendorong replikasi pendekatan SIGAP ke tingkat nasional.
Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga mitra pembangunan untuk membahas arah penguatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan.
SIGAP merupakan pendekatan pemberdayaan desa yang dikembangkan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) sejak tahun 2010.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyampaikan, program ini dijalankan bersama pemerintah daerah dan mitra pembangunan dengan fokus pada penguatan tata kelola desa, kepastian hak dan akses kelola sumber daya alam, termasuk melalui skema perhutanan sosial, serta pengembangan penghidupan berkelanjutan berbasis potensi lokal.
“Sejak pertama kali diperkenalkan pada 2010, SIGAP dimulai di dua desa/kampung di wilayah pinggir hutan Kabupaten Berau,” ungkapnya.
Implementasinya kemudian berkembang pesat. Pada 2018, pendekatan ini diperluas melalui inisiatif SIGAP Sejahtera yang menjangkau seluruh kampung di Kabupaten Berau, dengan fokus pada penguatan perencanaan pembangunan kampung, pengembangan ekonomi lokal, serta integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan desa.
Dalam perjalanannya, SIGAP terus direplikasi di berbagai wilayah. Pada 2022, pendekatan ini mulai diterapkan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, serta Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
Di Kutai Timur, SIGAP berkembang dari sekadar pendampingan desa menjadi pendekatan skala lanskap melalui kerangka Integrated Area Development.
“Sementara di Bulungan, konsep pembangunan hijau diinternalisasi hingga ke dokumen perencanaan daerah dan desa, termasuk RPJMD dan RPJM Desa Hijau,” katanya.
Secara kumulatif, program ini telah diimplementasikan di 100 desa/kampung di Kabupaten Berau, 16 desa di Kutai Timur, 18 desa di Kabupaten Bulungan dari target 74 desa, serta 8 kampung di Mahakam Ulu dengan target 23 kampung.
Replikasi juga telah meluas ke beberapa provinsi lain seperti Riau, Bangka Belitung, hingga Papua Barat Daya, menunjukkan semakin kuatnya daya adaptasi pendekatan ini di berbagai konteks wilayah.
Sri Juniarsih menegaskan pentingnya ruang pembelajaran seperti Akademi Kampung SIGAP (AKS). Ia menyebut AKS bukan hanya sekadar pelatihan, melainkan ruang belajar bersama yang mempertemukan pengalaman dan praktik baik antar kampung.
“AKS bukan sekadar program pelatihan, melainkan ruang belajar bersama yang mempertemukan pengalaman, gagasan, dan praktik baik antar kampung agar membuka jalan bagi lahirnya kepemimpinan kampung yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada masa depan,” jelasnya.
Sementara Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menilai praktik pembangunan berbasis desa di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menunjukkan arah ideal pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Ia menekankan akses kelola hutan harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola desa, agar perhutanan sosial benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Profesor Abdul Haris, menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi kunci menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
Ia berharap seluruh program pemberdayaan dapat bersinergi untuk satu tujuan, yakni memastikan masyarakat sejahtera tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi, menilai pengalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar wacana.
Menurutnya, desa dapat menjadi motor pembangunan hijau apabila diberikan penguatan dan ruang yang cukup oleh pemerintah daerah.
Hal senada juga disampaikan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDT, Nugroho Setijo Nagoro.
Ia menyoroti masih adanya tantangan terkait konektivitas wilayah serta pemerataan infrastruktur dasar dan digital, yang berdampak pada pengelolaan sumber daya alam dan hilirisasi komoditas berbasis hutan.
“Namun, pendekatan berbasis potensi lokal seperti SIGAP dapat mempercepat pembangunan desa di kawasan hutan,” paparnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi