BERAU POST – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mendorong adanya penataan sektor pariwisata di wilayah Kepulauan Derawan dan Maratua, khususnya dalam pengawasan kapal wisata dengan sistem satu pintu.
Langkah tersebut dinilai penting, untuk mempermudah pengawasan lalu lintas kapal wisata, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.
Dikatakan, pengaturan jalur masuk kapal wisata perlu segera dilakukan agar aktivitas wisata bahari di Berau dapat lebih tertata.
Menurutnya, selama ini masih banyak kapal wisata yang keluar masuk kawasan wisata Derawan dan Maratua tanpa pengawasan maksimal. Kondisi itu membuat potensi retribusi daerah belum tergarap secara optimal.
“Disbudpar perlu menertibkan regulasi bidang pariwisata khususnya di Maratua dan Derawan, dengan sistem satu pintu. Dengan begitu, pengawasan terhadap keluar masuk kapal wisata bisa lebih mudah dilakukan,” ujarnya.
Menurutnya, apabila sistem tersebut diterapkan, maka kapal wisata yang beroperasi di kawasan wisata Berau dapat dikenakan retribusi resmi kepada pemerintah daerah.
Pendapatan dari sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan PAD Berau, terutama dari sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
Pun penataan itu dinilai penting, untuk memastikan aktivitas wisata berjalan lebih tertib dan terdata dengan baik.
Selain mendukung pemasukan daerah, pengawasan yang jelas juga dinilai dapat membantu pemerintah dalam menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Yudha Budisantoso, menyambut baik rekomendasi yang disampaikan DPRD.
Usulan penertiban kapal wisata yang masuk ke kawasan Derawan dan Maratua memang memiliki potensi untuk menambah PAD Kabupaten Berau.
Hanya katanya, pelaksanaannya memerlukan kajian lebih lanjut termasuk penyusunan dasar hukum dan koordinasi lintas sektor.
“Kami dari Disbudpar menyambut baik rekomendasi dari DPRD terkait penertiban kapal wisata yang masuk ke Derawan dan Maratua agar bisa ditarik retribusi untuk menambah PAD Berau,” katanya.
Pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu mekanisme teknis pelaksanaan serta regulasi yang diperlukan. Penyusunan aturan seperti Peraturan Daerah (Perda) misalnya, tidak bisa dilakukan secara sepihak karena harus melibatkan sejumlah instansi terkait.
“Nanti akan kami pelajari terlebih dahulu rekomendasi ini. Karena untuk teknis pelaksanaannya dan pembuatan dasar hukumnya harus melibatkan beberapa pihak terkait dan lintas sektor,” jelasnya.
Setelah materi dan kajian disiapkan, baru bisa dilanjutkan dengan menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait guna membahas langkah lanjutan dari rekomendasi tersebut.
Selain itu, pihaknya juga akan mempelajari alasan banyak kapal wisata tidak masuk melalui satu pintu di Tanjung Batu.
Menurut informasi yang diterima pihaknya, sebagian besar kapal wisata tersebut berasal dari Tarakan dan kerap membawa wisatawan asal Malaysia menuju destinasi wisata di Berau.
“Kami juga perlu berkoordinasi dengan dinas atau lembaga terkait di Tarakan, karena umumnya kapal-kapal itu berasal dari sana. Informasi yang kami dapat, mereka sering membawa turis asal Malaysia,” ungkapnya.
Kondisi tersebut justru dapat menjadi peluang kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan, khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan kunjungan wisatawan.
“Bisa saja potensi ini kita kerja samakan secara resmi dengan Tarakan. Yang penting saling menguntungkan. Jadi menurut saya lebih baik berpikir lebih luas dan komprehensif,” tuturnya.
Ia juga menilai pengembangan jalur wisata laut dapat menjadi peluang baru di tengah tantangan sektor transportasi udara menuju Berau.
Terlebih, saat ini harga tiket pesawat dinilai semakin mahal dan sempat terjadi penghentian salah satu rute penerbangan menuju Berau oleh maskapai beberapa waktu lalu. (aja/sam)
Editor : Nurismi