BERAU POST — Pengembangan destinasi wisata bahari di Kabupaten Berau masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi fasilitas pendukung.
Padahal, minat wisatawan terhadap wisata pulau dan laut hingga kini tetap tinggi dan menjadi daya tarik utama daerah pesisir.
Salah satu destinasi yang menjadi sorotan adalah Pulau Kaniungan. Pulau ini kerap dikenal dengan sebutan private island, namun kondisi di lapangan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan konsep tersebut.
Fasilitas penunjang bagi wisatawan masih terbatas, sehingga pengelolaannya dinilai perlu penataan yang lebih terarah.
Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Samsiah Nawir, menerangkan, pemerintah daerah melalui Disbudpar mulai mengambil langkah awal untuk mendorong pengembangan kawasan tersebut.
Salah satunya dengan mengusulkan penyusunan masterplan pengembangan wisata Pulau Kaniungan ke pemerintah provinsi.
Hingga saat ini Pulau Kaniungan memang belum tersentuh pengembangan secara maksimal, termasuk dalam hal pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis). Sebab, adanya perlakuan khusus terhadap kawasan tersebut.
“Untuk Kaniungan memang belum ada pengembangan pokdarwis dan lainnya. Karena pulau ini mendapat perlakuan khusus,” ungkapnya saat ditemui belum lama ini.
Kondisi sosial masyarakat di Pulau Kaniungan juga menjadi salah satu pertimbangan. Sebagian besar penduduk yang berada di kawasan tersebut bukan merupakan warga asli setempat, melainkan pendatang dari berbagai daerah. “Itu juga menjadi pertimbangan dalam pengelolaan,” jelasnya.
Oleh karena itu, penyusunan masterplan dinilai menjadi langkah penting agar arah pengembangan Pulau Kaniungan ke depan lebih jelas dan terukur.
Dengan adanya perencanaan yang matang, setiap program yang akan dijalankan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.
“Makanya kami mengusulkan pembuatan masterplan. Supaya apa yang akan kita bangun dan program ke depan itu benar-benar terencana dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan masterplan juga menjadi upaya pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan. Ia tidak ingin pengelolaan Pulau Kaniungan justru mengulang kesalahan yang terjadi di sejumlah pulau lain, yang mengalami kerusakan bahkan kehilangan daratan akibat tidak adanya perencanaan yang matang.
“Jangan sampai seperti pulau lain yang akhirnya harus kehilangan daratan karena tidak ada pencegahan. Ini yang ingin kita antisipasi sejak awal,” tegasnya.
Diakunya, selama ini pengembangan Pulau Kaniungan belum menjadi fokus utama Disbudpar Berau. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan anggaran, sehingga belum semua kebutuhan pengembangan destinasi wisata dapat dipenuhi secara bersamaan.
“Selama ini memang arah kami belum ke Kaniungan. Secara anggaran, kita juga tidak bisa memenuhi semua keinginan wisatawan,” katanya.
Meski begitu, Pulau Kaniungan sebenarnya masuk dalam prioritas pengembangan wisata di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, pengelolaannya dilakukan dengan sistem berbagi peran antara pemerintah daerah dan provinsi.
Langkah awal yang ditempuh adalah penyusunan masterplan sebagai dasar pengembangan jangka panjang. Rencananya, dokumen tersebut akan dipaparkan pada tahun ini untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut.
“Mungkin tahun ini akan kami paparkan. Karena ini juga menjadi prioritas provinsi, jadi pengelolaannya dilakukan bersama,” jelasnya.
Selain itu, Disbudpar Berau juga berharap adanya peran aktif dari pemerintah kampung setempat dalam mendukung pengembangan wisata di Pulau Kaniungan.
Salah satunya melalui inisiatif pembentukan kelompok sadar wisata secara mandiri, sebagaimana yang telah dilakukan di sejumlah kampung wisata lainnya.
“Kami berharap pemerintah kampung juga punya inisiatif seperti desa-desa lain, membentuk pokdarwis sendiri,” pungkasnya.
Dengan adanya langkah awal ini, diharapkan pengembangan Pulau Kaniungan ke depan dapat berjalan lebih terarah, sekaligus mampu meningkatkan daya saing sektor pariwisata Berau tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Sebelumnya, pernah disampaikan Wakil Bupati Berau, Gamalis, Pemkab Berau mulai menyiapkan arah pengembangan Pulau Kaniungan sebagai destinasi wisata premium yang mampu memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan.
Menurutnya, Pulau Kaniungan yang berada di Kecamatan Bidukbiduk memiliki daya tarik yang cukup lengkap untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata eksklusif.
Selain telah memiliki fasilitas berupa resor, pulau ini juga menawarkan bentang alam yang dinilai sangat mendukung, mulai dari hamparan pasir putih, laut biru yang jernih, hingga keindahan terumbu karang yang masih terjaga.
Dengan luas wilayah sekitar 55 hektare, Pulau Kaniungan dinilai memiliki ruang yang cukup untuk dikembangkan secara terencana tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Ditambah lagi, keberadaan masyarakat setempat dengan aktivitas ekonomi yang sudah berjalan menjadi nilai tambah dalam mendukung konsep pengembangan berbasis kawasan.
“Pulau Kaniungan memiliki peluang besar dikembangkan sebagai wisata premium, termasuk sebagai desa wisata agar kawasannya berkembang, baik dari sektor pariwisata, perikanan, budaya, kesenian, hingga UMKM yang telah tumbuh di tengah masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah daerah sejauh ini juga telah membuka akses menuju Pulau Kaniungan sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan destinasi tersebut.
Namun ke depan, langkah tersebut akan diperkuat melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar arah pengembangan kawasan bisa lebih fokus dan tidak berjalan tanpa kendali.
Menurut Gamalis, penataan kawasan menjadi hal yang tidak bisa ditunda, mengingat potensi besar yang dimiliki Pulau Kaniungan harus diimbangi dengan perencanaan yang matang agar mampu bersaing sebagai destinasi unggulan.
“Potensinya sangat besar, tetapi memang perlu penataan yang lebih spesifik agar benar-benar menjadi daya tarik wisatawan,” katanya.
Diakunya, sebagian kewenangan pulau tersebut berada di bawah pemerintah provinsi dan pusat. Namun, Pemkab Berau tetap mengambil peran dalam mendukung pengembangan, terutama dari sisi sosial dan kemasyarakatan.
Pengembangan Pulau Kaniungan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.
Harapannya, dengan adanya penataan dan pengembangan yang lebih terarah, masyarakat setempat dapat merasakan manfaat langsung, sekaligus tetap mempertahankan kehidupan ekonomi yang telah mereka bangun selama ini.
“Kita ingin masyarakat yang sudah lama tinggal di sana merasa lebih nyaman dan betah. Dengan pengembangan wisata, tentu diharapkan ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung aktivitas pariwisata,” pungkasnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi