BERAU POST – Jajaran Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Berau melakukan pemantauan langsung ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam beberapa hari terakhir.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, seiring fluktuasi harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan BBM non-subsidi.
Pemantauan dilakukan di beberapa titik, di antaranya SPBU Rinding Baru serta SPBU di Jalan HARM Ayoeb, tepatnya sebelum Jembatan Gunung Tabur.
Fokus pengawasan diarahkan pada distribusi BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Kepala Unit Tipidter Satreskrim Polres Berau, Iptu Yoga Fattur Rahman, menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mendorong adanya peralihan konsumsi maupun praktik penyelewengan BBM subsidi.
“Terkait kenaikan BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex, kami pantau potensi penyalahgunaan subsidi,” ujarnya Rabu (22/4).
Ia menegaskan, pihaknya ingin memastikan tidak ada celah yang dimanfaatkan oknum untuk mengambil keuntungan di tengah kondisi harga yang tidak stabil.
Pengawasan dilakukan secara langsung di lapangan, sekaligus memberikan imbauan kepada pengelola SPBU agar tidak terlibat dalam praktik ilegal.
“Kami imbau SPBU tidak mendukung penyelewengan BBM bersubsidi dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Dari hasil pemantauan sementara, pihak kepolisian belum menemukan adanya indikasi penyelewengan. Namun demikian, langkah preventif tetap menjadi prioritas guna menjaga distribusi BBM tetap berjalan normal dan masyarakat tidak dirugikan.
“Sejauh ini belum ada temuan, kami masih fokus pencegahan agar masyarakat tetap mendapatkan BBM,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga memberikan peringatan keras terhadap potensi penimbunan BBM bersubsidi. Jika ditemukan adanya pelanggaran, kepolisian memastikan akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Kami akan tindak tegas jika ditemukan penimbunan BBM bersubsidi,” tandasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai kehadiran aparat di lapangan menjadi bentuk respons cepat dalam menjaga stabilitas distribusi energi di daerah.
“Itu langkah bagus, kami apresiasi kepolisian turun langsung memantau kondisi di lapangan,” ucapnya.
Menurutnya, situasi harga minyak global yang tidak menentu memang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
“Kita harap stok tetap aman dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik,” lanjutnya.
Dedy juga mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menggunakan BBM, khususnya yang bersubsidi. Ia meminta agar tidak terjadi pembelian berlebihan yang dapat memicu kelangkaan di lapangan.
“Gunakan BBM sesuai kebutuhan, jangan panik dan jangan sampai melakukan penimbunan,” pesannya.
Ia menambahkan, stabilitas harga BBM bersubsidi seperti Pertalite yang masih terjaga harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab oleh masyarakat. Dengan demikian, distribusi energi dapat berjalan merata dan adil.
Di sisi lain, koordinasi antara pemerintah, aparat, dan pelaku usaha SPBU diharapkan terus diperkuat guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan distribusi.
Upaya ini dinilai penting agar kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil di tengah dinamika harga energi global.
Dilansir dari pengumuman Pertamina, harga BBM per 18 April 2026 untuk Kalimantan Timur, pada beberapa jenis mengalami penyesuaian sebagai berikut, Pertalite tetap di Rp 10.000, Pertamax di SPBU tetap di Rp 12.600, Pertamax di Pertashop tetap di Rp 12.500, Pertamax Turbo naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 19.850, Pertamina Dex naik dari Rp 9.650 menjadi Rp 24.450, dan Dexlite naik dari Rp 9.650 menjadi Rp 24.150. (sen/sam)
Editor : Nurismi