BERAU POST - Tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Berau mendapat perhatian serius jajaran legislatif Berau.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menilai kondisi ini harus disikapi dengan langkah bijak tanpa menabrak aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Menurutnya, pemotongan anggaran yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi tantangan besar bagi daerah.
Hal ini turut berdampak pada pengelolaan keuangan, termasuk wacana penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Tekanan fiskal ini luar biasa, apalagi anggaran kita sempat dipotong lalu dipotong lagi,” ujarnya Kamis (16/4).
Sumadi menjelaskan, dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat batasan yang harus dipatuhi, khususnya terkait belanja pegawai. Ia menyebut, aturan pemerintah pusat mengharuskan belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total APBD.
“Kalau TPP mengikuti skema lama, itu bisa melebihi batas 30 persen,” katanya.
Dengan APBD Berau yang berada di kisaran Rp 2,4 triliun lanjutnya, porsi maksimal belanja pegawai berada di angka sekitar Rp 750 miliar. Sementara kebutuhan gaji pegawai saat ini disebut hampir menembus Rp 1 triliun.
“Kalau tidak disesuaikan, kita bisa bertabrakan dengan regulasi pusat,” tegasnya.
Meski demikian, Sumadi berharap kebijakan penyesuaian TPP tidak dilakukan secara drastis. Ia meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kondisi ASN agar tidak terlalu terbebani.
“Kalau ada penyesuaian, jangan terlalu besar,” lanjutnya.
Ia juga menekankan bahwa langkah yang dilakukan bukanlah pemotongan semata, melainkan penyesuaian agar tetap sesuai aturan. Dalam hal ini, rasionalisasi dinilai perlu dilakukan secara bijak dan tidak bersifat pukul rata.
“Harus bijak dalam merasionalisasi, jangan sampai ASN tertekan,” tukasnya.
Selain itu, DPRD mendorong Pemkab Berau untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi jangka menengah dan panjang. Salah satunya melalui peningkatan kinerja perusahaan daerah (Perusda) agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.
“Optimalisasi PAD harus jadi fokus utama,” ujarnya.
Sumadi juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur dan pergerakan ekonomi daerah tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.
Menurutnya, kebijakan pusat yang tengah fokus pada program prioritas harus diimbangi dengan strategi daerah yang tepat.
“Ekonomi harus tetap bergerak, pembangunan juga tidak boleh berhenti,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Berau mengikuti rapat virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membahas dua isu krusial, yakni Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kondisi Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami pemangkasan dalam beberapa waktu terakhir.
Rapat yang diikuti Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau Muhammad Said ini menjadi ruang koordinasi, untuk mencari solusi atas tekanan fiskal yang mulai dirasakan daerah.
Diungkapkan Said, sejumlah daerah di Indonesia telah menyampaikan keluhan terkait kebijakan pemangkasan anggaran, khususnya yang berdampak langsung pada kemampuan membayar TPP ASN. Bahkan kondisi tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi para sekretaris daerah sebelumnya.
“Jadi memang ada informasi yang diberikan banyak daerah, bahkan Rakor Sekda di Oktober lalu, 143 daerah menyatakan tidak sanggup dengan pemangkasan,” ujarnya belum lama ini.
Ia menyebutkan, dampak dari tekanan fiskal tersebut tidak sedikit. Beberapa daerah bahkan telah mengambil langkah ekstrem, mulai dari pemotongan TPP hingga merumahkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk menghindari kebijakan yang merugikan ASN. Pihaknya berupaya agar kondisi tersebut tidak terjadi di daerah.
“Mudah-mudahan di Berau tidak terdampak ekstrem seperti itu, kita upayakan yang terbaik bagi ASN kita agar tidak sampai terjadi penghapusan TPP,” tegasnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi