Utama Pemerintahan Sanggam Kaltara Ekonomi Kombis Gaya Hidup All Sport Makan-Makan Parlementaria Polhukrim Entertaiment Catatan

Akhiri Penantian Panjang, Layanan Air Bersih di Kecamatan Kelay Mulai Dibangun Tahun Ini!

Nurismi • Kamis, 16 April 2026 | 15:10 WIB
ILUSTRASI: Pemkab Berau menyiapkan proyek air bersih untuk direalisasikan di Ibu Kota Kecamatan Kelay tahun ini. (IZZA/BP)
ILUSTRASI: Pemkab Berau menyiapkan proyek air bersih untuk direalisasikan di Ibu Kota Kecamatan Kelay tahun ini. (IZZA/BP)

BERAU POST -  Pembangunan infrastruktur air bersih di Kecamatan Kelay akhirnya bakal dilaksanakan tahun ini.

Kepala Bidang AMPL DPUPR Berau, Decty Toge Manduli, memastikan, proyek tersebut telah masuk perencanaan menggunakan anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu).

“Kalau untuk ibu kota kecamatan, tinggal Kelay yang belum memiliki layanan air bersih. Kemungkinan besar dimulai tahun ini. Seluruh persiapan termasuk dukungan anggaran telah tersedia. Mudah-mudahan tidak ada perubahan,” ungkapnya belum lama ini.

Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini masih terbatas dalam mengakses air bersih.

Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, jumlah penerima manfaat diperkirakan mencapai lebih dari 500 Kepala Keluarga (KK) di wilayah ibu kota kecamatan.

“Kalau untuk wilayah ibu kota Kecamatan Kelay, ada sekitar 500 KK. Kalau ini selesai, tentu bisa melayani kebutuhan air bersih masyarakat,” jelasnya.

Meski pembangunan fisik akan dilakukan pemerintah, skema pengelolaan operasionalnya masih dalam pembahasan. Pihaknya berencana menjalin komunikasi lebih lanjut dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) guna menentukan pola pengelolaan yang tepat.

Terdapat dua opsi yang tengah dipertimbangkan. Pertama, pengelolaan dilakukan oleh PDAM apabila dinilai siap untuk menangani operasional distribusi air bersih di Kecamatan Kelay. Opsi ini dianggap mampu menjamin sistem pengelolaan yang lebih profesional.

Namun, jika PDAM belum dapat mengambil peran tersebut, maka opsi kedua adalah menyerahkan pengelolaan kepada pihak kampung. Dalam skema ini, masyarakat akan mengelola secara mandiri distribusi air bersih di wilayahnya.

“Setelah selesai, kami akan diskusikan dengan Perumdam apakah mereka bersedia mengelola atau tidak. Kalau tidak, akan diserahkan ke kampung untuk dikelola,” tegasnya.

Selain fokus pada Kecamatan Kelay, DPUPR Berau juga telah menyiapkan rencana pengembangan infrastruktur air bersih di Kampung Merabu dan Muara Lesan.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya melalui rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Kecamatan Kelay.

Program ini diharapkan dapat menjadi solusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus mendukung lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Saat ini, pihaknya masih mencari lahan yang dapat dihibahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.

“Kami juga ada rencana pembangunan TPS3R di Kecamatan Kelay. Saat ini masih dalam proses pencarian lahan yang bisa dihibahkan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mempercepat upaya pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Kelay melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan lintas sektor.

Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Berau tersebut menjadi perhatian khusus, karena dinilai masih menghadapi tantangan pada aspek layanan dasar dan aksesibilitas. Meskipun memiliki potensi besar di sektor ekonomi, pariwisata, dan sumber daya lokal.

Percepatan pembangunan di Kecamatan Kelay tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar, Selasa (14/4).

Asisten III Sekretariat Kabupaten Berau, Maulidiyah, menyampaikan, forum tersebut menekankan perlunya langkah nyata dan terukur untuk mendorong peningkatan status kampung.

Terutama di tengah tantangan aksesibilitas dan keterbatasan fiskal yang masih membayangi wilayah terluas di Kabupaten Berau itu.

Rakor percepatan pembangunan berkelanjutan ini sebelumnya telah melibatkan unsur pemerintahan tingkat kecamatan dan kampung seperti camat, kepala kampung, dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan saat ini diperluas keterlibatan melalui pendekatan pentahelix.

“Unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, hingga media massa dilibatkan dalam satu forum yang diarahkan untuk menghasilkan rumusan aksi, bukan sekadar diskusi formal,” sebutnya.

Ia menegaskan, pendekatan kolaboratif melalui pentahelix menjadi penting untuk menjawab kompleksitas pembangunan di Kelay yang memiliki karakter wilayah luas dan tantangan geografis yang tidak ringan.

Ia menyoroti posisi strategis Kecamatan Kelay yang mencapai sekitar seperempat dari luas Kabupaten Berau. Selain sebagai wilayah penyangga, Kelay juga menyimpan potensi besar.

Mulai dari komoditas kakao yang telah menembus pasar nasional hingga internasional, hingga destinasi wisata unggulan seperti Bukit Merabu dan Danau Nyadeng yang telah dikenal sebagai magnet wisata.

“Di sisi lain, keberadaan adat dan budaya Dayak disebut menjadi identitas penting yang melekat pada masyarakat setempat,” jelasnya.

Namun, Ia menekankan pentingnya melihat kondisi lapangan secara objektif berdasarkan data. Mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2025. Ia menyebut, dari 14 kampung di Kecamatan Kelay, belum ada satu pun yang berstatus desa mandiri.

“Tercatat satu kampung berada pada status maju, sementara 13 lainnya masih berada pada kategori berkembang,” bebernya.

Ia juga menyoroti dua persoalan utama yang masih menjadi tantangan besar, yakni layanan dasar dan aksesibilitas. Beberapa wilayah yang tergolong jauh seperti Mapulu, masih menghadapi keterbatasan akses yang cukup signifikan, sehingga berdampak pada lambatnya pemerataan pembangunan.

Di tengah kondisi fiskal yang mengalami tekanan akibat penurunan dana transfer hingga sekitar 50 persen, ia menegaskan perlunya inovasi pembiayaan.

Pemerintah daerah tidak dapat hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi harus aktif menjajaki sumber lain seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kolaborasi dengan dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. (aja/sam)

Editor : Nurismi
#pelayanan air bersih #infrastruktur #pemkab berau