BERAU POST - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mempercepat upaya pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Kelay melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan lintas sektor.
Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Berau tersebut menjadi perhatian khusus, karena dinilai masih menghadapi tantangan pada aspek layanan dasar dan aksesibilitas. Meskipun memiliki potensi besar di sektor ekonomi, pariwisata, dan sumber daya lokal.
Percepatan pembangunan di Kecamatan Kelay tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar, Selasa (14/4).
Asisten III Sekretariat Kabupaten Berau, Maulidiyah, menyampaikan, forum tersebut menekankan perlunya langkah nyata dan terukur untuk mendorong peningkatan status kampung.
Terutama di tengah tantangan aksesibilitas dan keterbatasan fiskal yang masih membayangi wilayah terluas di Kabupaten Berau itu.
Rakor percepatan pembangunan berkelanjutan ini sebelumnya telah melibatkan unsur pemerintahan tingkat kecamatan dan kampung seperti camat, kepala kampung, dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dan saat ini diperluas keterlibatan melalui pendekatan pentahelix.
“Unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, hingga media massa dilibatkan dalam satu forum yang diarahkan untuk menghasilkan rumusan aksi, bukan sekadar diskusi formal,” sebutnya.
Ia menegaskan, pendekatan kolaboratif melalui pentahelix menjadi penting untuk menjawab kompleksitas pembangunan di Kelay, yang memiliki karakter wilayah luas dan tantangan geografis yang tidak ringan.
Ia menyoroti posisi strategis Kecamatan Kelay yang mencapai sekitar seperempat dari luas Kabupaten Berau. Selain sebagai wilayah penyangga, Kelay juga menyimpan potensi besar.
Mulai dari komoditas kakao yang telah menembus pasar nasional hingga internasional, hingga destinasi wisata unggulan seperti Bukit Merabu dan Danau Nyadeng yang telah dikenal sebagai magnet wisata.
“Di sisi lain, keberadaan adat dan budaya Dayak disebut menjadi identitas penting yang melekat pada masyarakat setempat,” jelasnya.
Namun, Ia menekankan pentingnya melihat kondisi lapangan secara objektif berdasarkan data. Mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2025, ia menyebut, dari 14 kampung di Kecamatan Kelay belum ada satu pun yang berstatus desa mandiri.
“Tercatat satu kampung berada pada status maju, sementara 13 lainnya masih berada pada kategori berkembang,” bebernya.
Ia juga menyoroti dua persoalan utama yang masih menjadi tantangan besar, yakni layanan dasar dan aksesibilitas.
Beberapa wilayah yang tergolong jauh seperti Mapulu, masih menghadapi keterbatasan akses yang cukup signifikan, sehingga berdampak pada lambatnya pemerataan pembangunan.
Di tengah kondisi fiskal yang mengalami tekanan akibat penurunan dana transfer hingga sekitar 50 persen, ia menegaskan perlunya inovasi pembiayaan.
Pemerintah daerah tidak dapat hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi harus aktif menjajaki sumber lain seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kolaborasi dengan dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya fokus pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur pekerjaan umum.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan layanan dasar benar-benar hadir hingga ke masyarakat paling jauh di Kelay.
Forum ini tentunya tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan harus melahirkan rumusan aksi konkret, termasuk percepatan pembangunan jalan poros Kelay serta akses alternatif Long Lanuk hingga Merapun.
“Jika orang masuk ke Berau melalui Kelay, mereka harus melihat wajah daerah yang maju,” paparnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menyampaikan, pihaknya tidak tinggal diam menghadapi fakta belum adanya satu pun desa mandiri di wilayah tersebut.
Ia merujuk pada Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pembangunan Berkelanjutan sebagai dasar langkah strategis yang sedang disusun.
Berdasarkan data sebanyak 14 kampung di Kecamatan Kelay mayoritas berstatus berkembang, sementara sebagian lainnya sudah mencapai status maju, namun belum ada yang mencapai kategori mandiri.
“Kondisi ini kontras jika dibandingkan dengan sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Berau yang telah berhasil melahirkan desa mandiri,” lanjutnya.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya telah mengumpulkan berbagai unsur kampung, mulai dari kepala kampung, BPK, hingga tokoh adat untuk melakukan penguatan analisis berbasis SWOT pada Senin (13/4) lalu.
Langkah ini dimaksudkan sebagai dasar penyusunan rencana aksi lintas sektor yang melibatkan OPD dan pihak swasta.
Pun percepatan pembangunan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Melalui konsep pentahelix, ia mendorong kolaborasi lima unsur utama yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat atau komunitas, serta media.
“Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pembangunan kampung di Kelay secara lebih terukur,” tegasnya.
Sedikitnya terdapat lima dimensi utama yang menjadi fokus penguatan yaitu pelayanan dasar, aksesibilitas, ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta kelembagaan kampung.
Seluruh aspek tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan intervensi program, termasuk rekomendasi langsung kepada Bupati Berau terkait prioritas pembangunan di Kecamatan Kelay.
Pihaknya akan memastikan wilayah Kelay mampu naik kelas menjadi kawasan yang mandiri dan berdaya saing di masa mendatang. (aja/sam)
Editor : Nurismi