BERAU POST - Sejumlah aspek mendapat sorotan Anggota DPRD Kalimantan Timur daerah pemilihan Berau, Bontang, dan Kutai Timur, Makmur HAPK.
Kali ini dia menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengembangan fasilitas kesehatan, terutama terkait kehadiran rumah sakit baru di Tanjung Redeb.
Makmur menilai, sejak awal perencanaan, pembangunan rumah sakit di Berau sudah menghadapi persoalan mendasar.
Ia mengungkapkan bahwa gagasan awal pembangunan rumah sakit baru dilatarbelakangi kondisi RSUD Abdul Rivai yang dinilai sudah tidak layak untuk dikembangkan lebih lanjut.
“Dulu pandangan saya kenapa ingin bangun rumah sakit, karena Abdul Rivai sudah tidak layak dikembangkan,” ujarnya belum lama ini.
Namun menurutnya, arah kebijakan justru berubah di masa kepemimpinan berikutnya. Ia menyayangkan keputusan pembelian lahan baru yang dinilai tidak memenuhi standar kebutuhan pembangunan rumah sakit.
“Yang celaka lagi, kita ada tanah, namun pengganti saya membeli tanah lain, tidak sampai 5 hektare, padahal minimal 10 hektare,” sebutnya.
Ia juga menyoroti penamaan rumah sakit yang dinilai kurang tepat. Menurutnya, penggunaan nama wilayah administratif seperti Tanjung Redeb tidak lazim untuk fasilitas rumah sakit.
“Kan tidak ada rumah sakit nama kecamatan, Abdul Rivai itu juga di Tanjung Redeb,” lanjutnya.
Selain persoalan perencanaan, Makmur mengaku terkejut dengan kapasitas rumah sakit baru yang dinilai masih terbatas. Ia menyebut daya tampung yang tersedia belum ideal untuk kebutuhan masyarakat Berau.
“Saya kaget juga hanya bisa menampung 117 pasien, harusnya bisa lebih dari 200 pasien,” katanya.
Ia menambahkan, operasional rumah sakit juga tidak sederhana, karena harus memenuhi berbagai persyaratan teknis dan administratif.
Meski demikian, Makmur menegaskan bahwa saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Ia mengajak semua pihak untuk fokus pada optimalisasi fasilitas yang sudah terbangun.
“Okelah, tidak lagi kita saling salahkan, tapi sekarang bagaimana keduanya berjalan,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi saat ini ibarat nasi sudah menjadi bubur, sehingga langkah yang perlu diambil adalah menyempurnakan sistem yang ada.
Ia mendorong agar dua rumah sakit yang kini tersedia dapat ditingkatkan kapasitas dan kualitas pelayanannya.
Makmur juga menyoroti pentingnya penguatan anggaran di sektor kesehatan, termasuk pemenuhan sumber daya manusia. Ia menilai masih ada ketimpangan, seperti kekurangan tenaga medis di beberapa wilayah.
“Kurangi penggunaan anggaran yang tidak urgen, alihkan ke kesehatan ini,” katanya.
Dalam pandangannya, berbagai opsi masih bisa dipertimbangkan untuk optimalisasi rumah sakit, termasuk pemisahan fungsi layanan atau pengelolaan yang lebih profesional.
“Mungkin bagus juga dijadikan rumah sakit ibu dan anak, direksi sendiri, tidak digabungkan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie, menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan dari semua pihak demi peningkatan layanan kesehatan.
“Kami anggap positif, kita bertemu di niat baik untuk mengawal rumah sakit di Berau bisa optimal,” ujarnya Senin (13/4).
Lamlay menegaskan bahwa pengembangan sistem kesehatan merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan perencanaan matang dan kajian teknis yang komprehensif.
“Ini sistem besar, tidak mungkin dalam waktu setahun, kita berprogres terus,” katanya.
Saat ini, Dinas Kesehatan Berau masih melakukan asesmen terhadap kesiapan internal rumah sakit, termasuk dalam aspek layanan dan operasional.
Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan fasilitas kesehatan yang ada benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (sen/sam)
Editor : Nurismi