BERAU POST – Anggota DPRD Kalimantan Timur daerah pemilihan Berau, Bontang, dan Kutai Timur, Makmur HAPK, melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan penyediaan air bersih oleh Perumdam Batiwakkal.
Ia menilai sistem pengelolaan yang berjalan saat ini masih belum optimal, karena bercampurnya aspek teknis dan kepentingan politis.
Menurut Makmur, persoalan mendasar terletak pada belum adanya pemisahan yang tegas antara pengelolaan air bersih di wilayah perkotaan dan kecamatan yang secara geografis lebih menantang.
Ia menekankan, pengelolaan air minum seharusnya berbasis pada prinsip kemandirian usaha di kawasan kota, sementara daerah kecamatan yang belum ekonomis perlu mendapatkan subsidi melalui pemerintah.
“Air bersih sistemnya saja yang harus dibenahi, terutama pengelolaannya harus dibedakan antara kota dan kecamatan,” ujarnya Jumat (10/4).
Ia menjelaskan, dalam praktiknya kini, banyak kebijakan yang justru didorong oleh kepentingan non-teknis. Hal ini berdampak pada kinerja perusahaan daerah yang terbebani, termasuk kondisi keuangan yang disebut mengalami defisit.
“Kalau dicampuri hal politis, PDAM kita jadi bermasalah, bahkan minus sampai Rp 4 miliar,” tegasnya.
Makmur juga menyoroti temuan di lapangan terkait pemasangan sambungan air yang dinilai tidak tepat sasaran. Ia mencontohkan adanya sejumlah meteran air yang terpasang di lokasi tanpa hunian, khususnya di kawasan Tasuk, sekitar Jembatan Gunung Tabur.
“Ada sambungan, tapi rumahnya tidak ada, ini jangan terlalu mengejar target tanpa perhitungan,” katanya.
Ia menilai, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan teknis dan validasi data pelanggan. Oleh karena itu, ia mendorong agar pengelolaan air bersih tidak lagi dipengaruhi kepentingan politik, melainkan murni berbasis profesionalitas.
“Kalau mau jadi kepala PDAM harus profesional, jangan karena faktor politis,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten II Pemkab Berau Bidang Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Dewan Pengawas Perumdam Batiwakkal, Mustakim Suharjana, menyatakan pihaknya menerima kritik tersebut sebagai bahan evaluasi.
Ia mengaku masukan dari Makmur HAPK akan menjadi perhatian serius bagi dewan pengawas dan manajemen perusahaan. “Tentunya masukan dari beliau akan menjadi perhatian serius bagi kami,” ucapnya Minggu (12/4).
Mustakim menegaskan, pihaknya akan mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk validasi data pelanggan dan jaringan distribusi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, langkah audit teknis dan penertiban akan segera dilakukan.
“Jika memang ada sambungan yang tidak sesuai, tentu akan kami tindaklanjuti melalui audit teknis,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa pengelolaan jaringan air bersih di wilayah yang luas memang membutuhkan pendekatan bertahap. Untuk daerah yang belum layak secara bisnis, kolaborasi dengan DPUPR Berau menjadi salah satu solusi.
“Kami terbuka untuk sinergi dengan DPUPR agar pelayanan lebih merata tanpa membebani keuangan Perumdam,” ujarnya.
Selain itu, Mustakim menyoroti persoalan tarif air minum di Berau yang hingga kini masih berada di bawah harga pokok produksi. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan layanan.
Ia menyebut, pemerintah daerah telah mengarahkan penyusunan kajian akademis bersama perguruan tinggi untuk menentukan tarif yang adil. “Tujuannya agar tidak merugikan perusahaan, tetapi tetap terjangkau bagi masyarakat,” katanya.
Sementara Direktur Perumdam Batiwakkal, Saiful Rahman, menegaskan pihaknya terbuka terhadap seluruh masukan baik dari kalangan legislatif, masyarakat, maupun media.
“Perumdam ini bukan milik pribadi, tapi milik bersama, jadi kami terbuka terhadap kritik,” ucapnya.
Terkait dugaan pemasangan sambungan yang tidak tepat sasaran, Saiful menyatakan perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan asal proyek tersebut.
Ia menyebut, sejumlah temuan serupa pernah diperiksa oleh lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan.
“Kami akan cek kembali, apakah itu bagian dari proyek kami atau bukan,” katanya.
Saiful juga menegaskan bahwa pihaknya tetap bekerja secara profesional dan tidak mempertimbangkan faktor politis dalam pengambilan keputusan. Ia bahkan mengklaim kinerja Perumdam sempat meraih peringkat tinggi secara regional dan nasional.
“Yang jelas kami bekerja profesional, dan hasil kinerja kami pernah nomor satu di kawasan Kalimantan dan Sulawesi,” ujarnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi