BERAU POST - Pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Kabupaten Berau dinilai perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar manfaatnya lebih optimal dan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Berau (UMB), Abdul Hakim.
Menurutnya, selama ini program CSR yang dijalankan perusahaan memang sudah berjalan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan arah pembangunan daerah.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan agar program yang dijalankan tidak hanya bersifat jangka pendek.
“Pengelolaan CSR itu idealnya harus berkolaborasi mengacu pada RPJMD,” ujarnya belum lama ini.
Ia menjelaskan, program CSR seharusnya tidak hanya berdasarkan keinginan atau tuntutan masyarakat semata.
Sebab, jika tidak terarah, program yang dilaksanakan berpotensi tidak sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Kalau hanya karena tuntutan masyarakat, terkadang tidak sejalan,” katanya.
Abdul Hakim menambahkan, penyelarasan program CSR dengan RPJMD akan membuat pelaksanaan kegiatan lebih terencana dan memiliki dampak jangka panjang. Ia menilai, langkah ini juga dapat memperkuat kontribusi perusahaan dalam pembangunan daerah secara lebih terukur.
“Kalau sinkron, hasilnya bisa jangka panjang,” jelasnya.
Selain itu, ia juga melihat peluang kolaborasi konkret antara pemerintah daerah dan perusahaan, misalnya dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan.
Dalam skema ini, perusahaan dapat berkontribusi langsung melalui CSR dengan tetap terkoordinasi bersama pemerintah.
“Syukur kalau bisa kolaborasi, perusahaan juga punya power,” tambahnya.
Ia menegaskan, selama ini bukan berarti program CSR yang berjalan tidak tepat, melainkan perlu adanya penyelarasan yang lebih baik dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Bukan kurang tepat, tapi perlu sinkronisasi,” tegasnya.
Pandangan tersebut mendapat respons positif Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto. Ia sepakat bahwa program CSR seharusnya sejalan dengan RPJMD agar mampu membantu mengurangi beban pemerintah dalam pembangunan.
“Iya, saya setuju, memang harus sejalan,” katanya Kamis (9/4).
Menurut Dedy, di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini, optimalisasi dana CSR menjadi sangat penting. Ia mendorong agar pemerintah daerah dapat lebih aktif dalam mendata serta mengoordinasikan penggunaan CSR agar tepat sasaran.
“Pengelolaannya harus dioptimalisasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa selama ini penggunaan dana CSR oleh perusahaan belum sepenuhnya terpantau secara menyeluruh oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk mengkonsolidasikan program-program tersebut.
“Kita juga belum tahu mereka pakai untuk apa saja,” ucapnya.
Dedy berharap, melalui peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis maupun Sekretariat Kabupaten, konsolidasi program CSR dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga sejalan dengan arah pembangunan daerah.
“Pemkab harus bisa menangkap peluang ini,” tandasnya.
Dirinya berharap program CSR di Berau tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat sesuai kebutuhan riil di lapangan. (sen/sam)
Editor : Nurismi