BERAU POST – Jajaran legislatif menyoroti hilangnya anggaran penanganan abrasi di Pulau Derawan senilai Rp 25 miliar pada tahun 2026.
Padahal, program tersebut sebelumnya telah diusulkan dan dialokasikan dalam rencana anggaran tahun 2026 sebagai langkah strategis melindungi Pulau Derawan, sekaligus menjaga keberlanjutan pariwisata unggulan Kabupaten Berau.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, menilai persoalan abrasi di Pulau Derawan hingga kini belum mendapat penanganan konkret dari pemerintah daerah.
Ia menyebut, kondisi di lapangan justru semakin mengkhawatirkan, terutama bagi bangunan warga yang berada di sepanjang garis pantai.
“Penanganan abrasi ini hanya jadi wacana tanpa langkah nyata,” ujarnya Sabtu (4/4).
Saga mengaku telah meninjau langsung sejumlah titik abrasi bersama kepala Kampung Pulau Derawan beberapa waktu lalu.
Dari hasil peninjauan tersebut, terlihat jelas dampak abrasi yang terus menggerus daratan, bahkan mengancam infrastruktur dan permukiman warga.
“Seharusnya tahun ini sudah mulai dikerjakan, karena sudah dialokasikan 2025 Rp 25 miliar, tapi di 2026 malah hilang,” tegasnya.
Ia menambahkan, sejumlah bangunan di tepi pantai kini dalam kondisi rawan. Bahkan terdapat bangunan baru yang jaraknya sangat dekat dengan bibir laut, sehingga berpotensi mengalami kerusakan dalam waktu singkat jika tidak ada upaya penanganan yang serius.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi di tengah upaya pemerintah daerah yang terus mendorong pengembangan sektor pariwisata di kawasan Derawan.
Saga menilai pengembangan destinasi wisata seharusnya berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan mitigasi bencana pesisir.
“Jangan hanya bicara pengembangan pariwisata, tapi masalah yang merusak destinasi tidak ditangani,” tukasnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabupaten Berau sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Muhammad Said, menjelaskan, hilangnya anggaran tersebut tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran akibat pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang mencapai sekitar Rp 1,7 triliun berdampak signifikan terhadap seluruh program yang telah direncanakan, termasuk penanganan abrasi di Pulau Derawan.
“Efisiensi ini besar sekali, sekitar Rp 1,7 triliun TKD kita dipotong dari pusat,” jelasnya Minggu (5/4).
Ia menuturkan, kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap berbagai program prioritas yang sebelumnya telah disusun.
Tidak hanya penanganan abrasi, sejumlah kegiatan lain juga mengalami penundaan akibat keterbatasan anggaran.
“Banyak program yang sudah disusun akhirnya harus disesuaikan karena pemangkasan itu,” katanya.
Muhammad Said menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan program dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
Ia menyebut, memaksakan pelaksanaan program tanpa dukungan anggaran yang cukup justru berisiko terhadap stabilitas keuangan daerah.
“Kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran, dipaksakan pun tidak mungkin,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya berharap ke depan tidak ada lagi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, agar program-program yang tertunda dapat segera direalisasikan, terutama yang bersifat prioritas seperti penanganan abrasi.
“Kita berharap ke depan tidak ada pemotongan lagi, supaya program prioritas bisa dijalankan,” pungkasnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi