BERAU POST – Upaya pembenahan tata kelola distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan terus didorong oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Perikanan (Diskan).
Fokus utamanya adalah memastikan penyaluran BBM benar-benar diterima oleh nelayan yang aktif melaut, bukan pihak lain yang memanfaatkan celah dalam sistem distribusi yang selama ini masih dinilai belum sepenuhnya tertib.
Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Berau, Abdul Majid, menyampaikan, salah satu pendekatan yang tengah disiapkan adalah penerapan sistem barcode sebagai instrumen pengawasan.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pengelolaan yang lebih transparan dan terkontrol, terutama di tengah berbagai laporan terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan.
“Nelayan ke depan harus mulai beradaptasi dengan teknologi, karena itu menjadi salah satu cara untuk mencegah kebocoran distribusi,” terangnya belum lama ini.
Dengan sistem tersebut, setiap nelayan nantinya akan terdata secara lebih rinci, sehingga proses penyaluran dapat dipantau dengan lebih akurat.
Penerapan teknologi barcode bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sudah menjadi kebutuhan mendesak dalam memperbaiki mekanisme distribusi yang ada saat ini.
Ia menilai, tanpa adanya sistem yang terintegrasi, potensi kebocoran akan terus terjadi, baik karena lemahnya pengawasan maupun karena adanya oknum yang memanfaatkan situasi.
“Hal itu menjadi perhatian kami, sehingga koordinasi terus dilakukan agar melalui penerapan sistem barcode. Penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berprofesi sebagai nelayan,” lanjutnya.
Menurutnya, perubahan ini juga menuntut kesiapan dari para nelayan untuk mulai beradaptasi dengan penggunaan teknologi.
Hal tersebut dianggap penting agar sistem yang dirancang tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar bisa diterapkan secara efektif di lapangan.
Ia bahkan menyinggung adanya praktik di mana nelayan yang sebenarnya tidak lagi aktif, atau kapalnya dalam kondisi rusak, masih tetap mengambil jatah BBM karena memiliki akses sebelumnya.
“Termasuk kasus di mana ada yang sudah memiliki barcode tetapi kapalnya tidak beroperasi dan masih mengambil jatah BBM,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, Diskan Berau tidak hanya berhenti pada penerapan sistem barcode semata, tetapi juga akan memperkuat pengawasan secara menyeluruh.
Koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi nelayan yang memang menggantungkan hidupnya dari aktivitas melaut.
“Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa kebijakan ini justru memberikan keadilan, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Di sisi lain, dirinya juga mengaku masih adanya persoalan klasik yang kerap dikeluhkan nelayan, yakni soal ketersediaan BBM.
Ia mencontohkan kasus di mana nelayan yang benar-benar aktif justru tidak kebagian BBM karena stok sudah habis terlebih dahulu. Kondisi semacam ini menjadi perhatian serius, karena berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“Dengan adanya sistem baru yang lebih terstruktur, diharapkan persoalan tersebut dapat diminimalisasi, bahkan dihilangkan,” ucapnya.
Penyaluran yang lebih tepat sasaran diyakini akan berdampak langsung pada ketersediaan BBM bagi nelayan yang berhak.
Untuk mendukung kelancaran implementasi program ini, Diskan Berau juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Pertamina sebagai penyalur utama BBM.
Kerja sama ini dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan antara distribusi dan ketersediaan stok di lapangan, sehingga sistem barcode yang dirancang dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan hambatan baru.
Ia berharap distribusi BBM bersubsidi ke depan bisa lebih tertib, transparan, dan benar-benar menyasar nelayan yang membutuhkan.
Terpisah, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyambut positif upaya Pemkab Berau dalam memperbaiki distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat agar program ini benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, sistem barcode yang diterapkan Diskan Berau bisa menjadi langkah strategis untuk menghindari praktik penyalahgunaan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyaluran BBM.
“Nelayan yang aktif melaut harus menjadi prioritas utama dalam penerimaan BBM,” ujarnya.
Ia juga mendorong adanya koordinasi lebih erat antara pihak terkait seperti Pertamina. Tujuannya agar kebijakan ini terasa manfaatnya langsung bagi masyarakat pesisir.
Selain itu, ia mengingatkan agar evaluasi dilakukan secara berkala. Dengan pemantauan yang konsisten, potensi kebocoran maupun ketimpangan distribusi BBM dapat diminimalkan. (aja/sam)
Editor : Nurismi