BERAU POST – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur strategis di wilayah pedalaman.
Dua proyek yang menjadi perhatian utama yakni penanganan Jembatan Gunung Sari di Kecamatan Segah serta Jalan Poros Pegat Bukur di Kecamatan Sambaliung.
Menurutnya, kedua infrastruktur tersebut memiliki peran vital sebagai akses utama masyarakat, sehingga perlu segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Ia berharap, pembahasan anggaran untuk tahun 2027 dapat memasukkan dua proyek tersebut sebagai prioritas utama.
“Jembatan ini satu-satunya akses masyarakat, harus jadi prioritas,” ujarnya Selasa (31/3).
Dedy menyampaikan, DPRD Berau akan mengawal secara serius agar usulan tersebut tidak hanya masuk dalam perencanaan, tetapi juga dapat direalisasikan.
Ia menilai, keberadaan jembatan dan jalan yang layak akan sangat berdampak pada mobilitas warga, distribusi barang, hingga pertumbuhan ekonomi wilayah.
“Itu akan jadi atensi saya agar bisa direalisasikan 2027,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihak legislatif akan fokus memperjuangkan ketersediaan anggaran agar program tersebut dapat berjalan optimal.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.
“Kita di dewan fokus memperjuangkan anggarannya,” katanya.
Lebih lanjut, Dedy menilai bahwa waktu penganggaran juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan.
Ia mengingatkan agar proyek besar seperti perbaikan jalan dan jembatan sebaiknya dimasukkan dalam anggaran murni, bukan perubahan.
Menurutnya, jika dipaksakan melalui anggaran perubahan, waktu pelaksanaan yang terbatas berpotensi membuat pekerjaan tidak maksimal, bahkan berisiko terhadap penyerapan anggaran.
“Kalau di perubahan waktunya singkat, takutnya tidak maksimal,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya sekadar mengejar realisasi, tetapi juga harus memastikan kualitas dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan dukungan anggaran yang memadai menjadi hal mutlak.
Selain itu, kondisi Jalan Poros Pegat Bukur yang menghubungkan sejumlah wilayah di Sambaliung juga dinilai membutuhkan penanganan segera. Kerusakan jalan di beberapa titik kerap dikeluhkan warga karena menghambat aktivitas sehari-hari.
Dengan dorongan dari DPRD, Dedy berharap pemerintah daerah dapat lebih fokus pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
“Pemda harus fokus untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Ia memastikan akan terus mengawal proses perencanaan hingga penganggaran agar pembangunan Jembatan Gunung Sari dan Jalan Poros Pegat Bukur benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Berau.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan, membenarkan bahwa rencana pembangunan jembatan permanen telah diajukan sejak beberapa tahun lalu.
Ia menyebut, sejak 2023 pihaknya telah mengusulkan kebutuhan anggaran fisik pembangunan jembatan tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Mulai 2023 sampai 2026 ini kita usulkan sebagai prioritas penanganan,” ungkapnya.
Namun demikian, hingga kini realisasi pembangunan fisik belum dapat dilakukan. Meski perencanaan teknis sudah rampung, pengalokasian dana untuk konstruksi masih belum tersedia.
“Perencanaannya sudah selesai, tinggal anggaran fisiknya saja yang belum terakomodir,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi. Ia menjelaskan bahwa jembatan Bailey sepanjang 15 meter dipasang sebagai solusi darurat untuk menggantikan bentang yang longsor sekitar 8 meter.
“Itu dipasang sejak 2022 sebagai penanganan semi permanen, karena oprit di sisi Kampung Gunung Sari longsor cukup parah,” terangnya.
Menurut Junaidi, kondisi jembatan saat ini masih tergolong layak karena struktur tumpuannya cukup kuat. Namun, ia menegaskan bahwa jembatan Bailey tidak dirancang untuk penggunaan jangka panjang, terlebih di kawasan dengan aktivitas tinggi.
“Kondisinya masih cukup bagus, tapi memang harus segera ditangani permanen,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya setiap tahun terus mengusulkan pembangunan jembatan permanen dalam rencana kerja OPD. Namun hingga 2026 ini, anggaran fisik yang dibutuhkan belum juga disetujui.
“Sejak 2023 kami terus usulkan, tapi belum teralokasi,” katanya.
Untuk merealisasikan pembangunan permanen, DPUPR Berau memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp15 miliar. Nilai tersebut sudah termasuk penguatan struktur jembatan serta pengamanan tebing sungai di sekitar lokasi. (sen/sam)
Editor : Nurismi