BERAU POST – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menanggapi langkah pemerintah daerah yang berencana membawa isu penanganan abrasi pesisir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menurutnya langkah tersebut penting, agar penanganan abrasi di kawasan kepulauan Berau mendapat perhatian dan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi.
Ia menilai persoalan abrasi di wilayah kepulauan khususnya di Derawan dan Maratua sudah semestinya menjadi prioritas dalam pembahasan pembangunan di tingkat provinsi.
Mengingat dampaknya tidak hanya mengancam lingkungan pesisir, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat serta sektor pariwisata yang menjadi andalan daerah.
“Pemerintah daerah harus memberikan masukan di Musrenbang provinsi, prioritas buat Derawan dan Maratua,” ujarnya Jumat (6/3).
Dedy menjelaskan, wilayah kepulauan memiliki peran strategis bagi Kabupaten Berau, terutama dalam mendukung pengembangan pariwisata bahari yang selama ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Karena itu, penanganan abrasi tidak bisa ditunda dan harus direncanakan secara matang.
Ia menegaskan, khusus untuk Maratua, pemerintah kabupaten perlu menyiapkan kajian teknis dan perencanaan yang jelas sebelum isu tersebut dibawa ke forum provinsi.
Hal itu penting, agar usulan yang disampaikan memiliki dasar yang kuat dan lebih mudah diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsi.
“Kalau untuk Maratua harus sudah ada kajian dan perencanaan dari pemerintah kabupaten dulu agar bisa diperjuangkan di provinsi,” jelasnya.
Menurutnya, dokumen kajian dan rencana penanganan menjadi salah satu syarat penting agar program pembangunan bisa masuk dalam prioritas daerah dan mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah yang lebih tinggi.
Selain mendorong pembahasan di tingkat provinsi, Dedy juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan satu jalur forum perencanaan.
Ia menilai upaya penanganan abrasi perlu diperjuangkan melalui berbagai jalur koordinasi, termasuk dengan pemerintah pusat.
“Selain aktif di forum provinsi, isu ini juga perlu dibawa ke forum nasional atau ditembuskan ke kementerian terkait,” katanya.
Ia menambahkan, penanganan abrasi di kawasan kepulauan membutuhkan dukungan lintas sektor dan anggaran yang tidak kecil.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga kementerian sangat diperlukan agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Dedy berharap, dengan adanya sinergi tersebut upaya penanganan abrasi di Derawan dan Maratua dapat segera direalisasikan.
Ia juga menegaskan DPRD Berau akan terus mendorong pemerintah daerah agar memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir melalui berbagai forum pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Berau menyoroti kebutuhan mendesak pembangunan pengaman pantai di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, menyusul fenomena abrasi yang terus menggerus kawasan pesisir khususnya di bagian barat dan selatan kampung tersebut.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengancam permukiman warga serta ekosistem pesisir jika tidak segera ditangani.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyampaikan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait penanganan abrasi tersebut.
Hal ini karena kewenangan pengelolaan wilayah pesisir tertentu berada di tingkat provinsi, sehingga diperlukan dukungan penganggaran dari pemerintah provinsi.
“Kami sudah sampaikan ke provinsi, karena kewenangannya pemprov kaltim,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen mengupayakan perlindungan kawasan pesisir, termasuk dengan mendorong penganggaran pembangunan pengaman pantai melalui jalur koordinasi dan perencanaan resmi.
Ia menegaskan, komunikasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi telah dilakukan sebagai langkah awal agar kebutuhan tersebut menjadi prioritas pembangunan.
“Kalau bisa kita yang anggarkan, sudah kita anggarkan, kita akan komunikasikan lagi,” katanya.
Sri Juniarsih menjelaskan, upaya lanjutan juga akan dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar aspirasi masyarakat pesisir Maratua dapat masuk dalam perencanaan pembangunan provinsi.
Ia menilai, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperjuangkan kebutuhan daerah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Nanti di musrenbang berikutnya kita akan suarakan lagi,” tegasnya. (sen/sam)