BERAU POST – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau belum bisa memastikan apakah rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka pada 2026.
Sebab hingga kini kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Berau, Jaka Siswanta, belum ada aturan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi tersebut.
Pihaknya pun masih dalam tahap awal penyusunan kebutuhan pegawai. Proses yang berjalan saat ini baru sebatas menghimpun usulan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait formasi atau jabatan yang diperlukan.
“Sejauh ini kami baru mengumpulkan usulan dari OPD terkait formasi atau jabatan yang dibutuhkan. Setelah itu dilakukan analisis jabatan dan beban kerja. Tentu juga harus melihat kemampuan keuangan daerah," ungkapnya diwawancara belu lama ini.
"Usulan tetap kami ajukan ke Menpan RB, tetapi disetujui atau tidak itu kewenangan pusat. Intinya tetap menyesuaikan kebutuhan,” lanjut Jaka.
Ia menambahkan, pihaknya tidak bisa serta-merta menentukan kebutuhan pegawai tanpa data rinci dari masing-masing perangkat daerah.
Setiap OPD memiliki kondisi dan beban kerja berbeda, sehingga analisis hanya bisa dilakukan jika seluruh data telah diterima dan diverifikasi.
“Kami tidak bisa langsung menentukan kebutuhan karena masing-masing OPD yang mengetahui kondisi dan beban kerjanya. Analisis baru bisa dilakukan setelah seluruh data masuk,” katanya.
Pihaknya pun belum dapat memastikan terkait peluang rekrutmen CPNS tahun ini. Ditegaskan hal itu memang belum ada kepastian.
Banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pemerintah daerah dapat membuka seleksi CPNS.
Selain menunggu regulasi dari pemerintah pusat, kemampuan keuangan daerah tadi menjadi pertimbangan utama.
“Kebutuhan bisa saja banyak, tetapi tetap harus realistis,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembukaan formasi tidak semata-mata untuk menambah jumlah pegawai.
Pemerintah daerah harus memastikan kebutuhan riil di lapangan serta menjaga keseimbangan belanja pegawai agar tidak membebani APBD.
Sembari menunggu aturan dari Kemenpan RB, pihaknya tetap menyiapkan data kebutuhan pegawai. Sehingga ketika pemerintah pusat membuka rekrutmen, usulan formasi sudah siap diajukan.
“Jangan sampai pegawai berlebih tetapi pekerjaan tidak ada, itu justru membebani keuangan daerah,” tandasnya.
Dilansir dari Kaltim Post, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantiniakhirnya memberi sinyal positif soal kemungkinan dibukanya seleksi CPNS 2026.
Salah satu alasannya adalah adanya gelombang pensiun besar-besaran.
B
erdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sekitar 160.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) memasuki masa pensiun sepanjang 2025.
Kekosongan jabatan tersebut dinilai perlu segera diisi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Karena untuk pensiun sendiri tahun 2025 itu datanya sekitar 160 ribu,” ujar Rini, mengisyaratkan kebutuhan formasi pengganti cukup besar.
Meski peluang terbuka lebar, Rini belum dapat memastikan kapan seleksi CPNS 2026 akan digelar.
Ia menegaskan bahwa proses pembukaan rekrutmen membutuhkan tahapan panjang dan perhitungan matang.
“Mudah-mudahan ya (ada tes CPNS di 2026). Kalau waktu saya belum bisa bilang, karena prosesnya panjang,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah masih menghitung kesiapan anggaran negara, termasuk untuk pembiayaan tahapan seleksi hingga penggajian pegawai baru nantinya.
Saat ini, Kementerian PANRB tengah berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan pegawai.
Namun, penentuan formasi tidak semata-mata berdasarkan jumlah kekosongan.
Pemerintah menekankan pentingnya kompetensi spesifik yang sesuai kebutuhan organisasi dan tantangan birokrasi ke depan. Artinya, formasi CPNS 2026 akan lebih selektif dan berbasis kebutuhan nyata. (aja/sam)
Editor : Nurismi