BERAU POST – Pemerintah Kabupaten Berau menyoroti kebutuhan mendesak pembangunan pengaman pantai di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, menyusul fenomena abrasi yang terus menggerus kawasan pesisir khususnya di bagian barat dan selatan kampung tersebut.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengancam permukiman warga serta ekosistem pesisir jika tidak segera ditangani.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyampaikan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait penanganan abrasi tersebut.
Hal ini karena kewenangan pengelolaan wilayah pesisir tertentu berada di tingkat provinsi, sehingga diperlukan dukungan penganggaran dari pemerintah provinsi.
“Kami sudah sampaikan ke provinsi, karena kewenangannya pemprov kaltim,” ujarnya Rabu (4/3).
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen mengupayakan perlindungan kawasan pesisir, termasuk dengan mendorong penganggaran pembangunan pengaman pantai melalui jalur koordinasi dan perencanaan resmi.
Ia menegaskan, komunikasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi telah dilakukan sebagai langkah awal agar kebutuhan tersebut menjadi prioritas pembangunan.
“Kalau bisa kita yang anggarkan, sudah kita anggarkan, kita akan komunikasikan lagi,” katanya.
Sri Juniarsih menjelaskan, upaya lanjutan juga akan dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar aspirasi masyarakat pesisir Maratua dapat masuk dalam perencanaan pembangunan provinsi.
Ia menilai, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperjuangkan kebutuhan daerah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Nanti di musrenbang berikutnya kita akan suarakan lagi,” tegasnya.
Abrasi di Kampung Payung-Payung sendiri telah menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.
Gelombang laut yang terus menghantam garis pantai menyebabkan pengikisan daratan secara bertahap.
Warga khawatir kondisi ini dapat semakin parah jika tidak segera ditangani dengan pembangunan infrastruktur pengaman seperti pemecah gelombang atau tanggul pantai.
Pemerintah Kabupaten Berau berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi agar langkah penanganan dapat segera direalisasikan.
Selain melindungi permukiman warga, pembangunan pengaman pantai juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan kawasan pesisir Maratua yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Berau.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah provinsi, diharapkan ancaman abrasi dapat diminimalisasi dan keamanan wilayah pesisir tetap terjaga.
Sebelumnya, ancaman abrasi di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua dinilai sudah harus mendapat perhatian serius.
Warga setempat menilai pengikisan garis pantai di sisi barat dan selatan kampung semakin mengkhawatirkan, terutama dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Kampung Payung-Payung, Ricko, menyampaikan bahwa persoalan abrasi bukanlah hal baru.
Fenomena tersebut bahkan telah terjadi sejak puluhan tahun lalu, namun intensitasnya kini dinilai semakin meningkat.
“Kami butuh program penanganan abrasi, karena pantai kami di sisi barat dan selatan mengalami abrasi ini,” ujarnya kepada awak Berau Post, belum lama ini.
Ricko menjelaskan, abrasi di wilayahnya sudah terdeteksi sejak sekitar tahun 1991. Namun, perubahan iklim dan meningkatnya pemanasan global membuat kenaikan muka air laut berlangsung lebih cepat, sehingga memperparah kondisi pantai.
“Abrasi ini bukan baru 10 tahun terakhir, sejak 1991 sudah ada, sekarang makin cepat karena kenaikan air laut,” katanya.
Menurutnya, kampung telah berupaya melakukan langkah penanggulangan secara mandiri melalui Anggaran Dana Kampung (ADK) yang terbatas.
Upaya tersebut antara lain berupa penanganan darurat di beberapa titik rawan. Namun ia mengakui, kebutuhan anggaran untuk pengamanan pantai tidaklah kecil dan sulit dipenuhi hanya dari kemampuan fiskal kampung.
“Kami berusaha hadir di tengah masyarakat, tapi dana kampung tidak banyak,” jelasnya.
Ricko berharap perhatian lebih serius dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat terhadap kondisi kampung yang berada di wilayah kepulauan terluar tersebut.
Ia menilai, tanpa intervensi program yang terstruktur, dampak abrasi bisa semakin luas dan merugikan masyarakat di masa mendatang.
“Harapan kami pihak terkait melihat kami di pulau ini, kita tidak ingin dampak buruk ke depan terjadi,” tandasnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi