BERAU POST - Bersitegang sempat warnai pembahasan batas wilayah Kabupaten Berau dengan Kutai Timur yang dilaksanakan di Ruang Sangalaki, Kantor Bupati, kemarin (4/3).
Emosi Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid, sempat tersulut karena pertemuan itu tidak dihadiri pimpinan tertinggi daerah dalam hal ini Bupati Berau, Sri Juniarsih, sebagai penentu kebijakan.
Padahal menurutnya hal ini cukup penting, dan belum juga tuntas sejak 12 tahun lalu. “Ini masalah vital, tapi bupati tidak hadir,” tegasnya.
Meski akhirnya belum ada kepastian terkait batas wilayah, ada tiga poin yang disepakati dalam pertemuan itu.
Poin pertama, pemerintah daerah diminta tetap mengurus dan mempercepat penyelesaian tapal batas.
Poin kedua, pemerintah menyampaikan telah memiliki peta dan titik koordinat batas wilayah, namun pihak kampung meminta agar kedua pemerintah daerah turun langsung ke lapangan untuk memastikan titik tersebut.
“Kami minta pemda hadir di lokasi,” katanya.
Kemudian, jika batas wilayah telah ditemukan dan disepakati, kedua kabupaten diminta bersama-sama memasang patok dan memastikan titik koordinat secara resmi.
Terkait situasi keamanan, Abdul Hafid, menegaskan warga tidak akan meninggalkan lokasi sebelum ada kepastian dan kehadiran aparat keamanan di wilayah sengketa.
“Kalau belum ada kepastian, masyarakat kami tidak akan bergeser. Tim keamanan dulu yang harus bergeser ke tempat kami,” ujarnya.
Ia menyebut warga masih diliputi rasa waswas, karena sebagian keluarga termasuk anak-anak mereka masih berada di wilayah yang dipersengketakan.
Hafid juga meminta agar segera dibentuk posko keamanan di wilayah yang dipersengketakan, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Sementara Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menuturkan, dalam rapat tersebut ia meminta TNI-Polri, camat, assiten I, DPMK, untuk hadir di lokasi yang sengketa, guna mengantisipasi terjadinya konflik. “Ini permintaan dari kepala daerah,” katanya.
Dijelaskan Said, Pemkab Berau akan bersurat ke Pemerintah Kutai Timur, agar dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada warganya agar tidak terjadi penyerobotan lahan ke Berau.
Komitmen Pemkab Berau jelas, itu merupakan wilayah kabupaten Berau.
“Tidak ada toleransi. Dari batas sudah jelas,” tegasnya.
Pemkab Berau juga akan minta kepada gubernur Kaltim, untuk tim dari provinsi segera menurunkan satgas pengecekan ke lapangan agar batas itu jelas.
Lebih lanjut, Assisten I Setkab Berau, Hendratno, juga sebut Said, sudah menjalin komunikasi dengan Assisten Pemerintahan di Kutim.
Polres juga sudah koordinasi dengan Polres Kutim, termasuk Kodim 0902/Bru untuk pengamanan di lokasi sengketa.
“Masing-masing tim pengamanan kami berharap akan diberikan surat resmi untuk pengaman di wilayah tersebut,” jelasnya.
“Dari Pemkab sendiri akan meminta pihak kecamatan termasuk kepala kampung turun juga ke lokasi melakukan pemantauan. Pembangunan posko juga segera dilakukan yang telah disepakati Kakam Biatan Ilir dan Biatan Ulu,” tambahnya.
Terkait warga yang masih bertahan di lokasi, Said mengatakan tidak menjadi masalah dan hal itu biasa saja dan sudah menjadi dinamika.
Ia menegaskan pemkab sudah berkomitmen mengentaskan kasus tapal batas ini. Menurut Said, apapun risikonya Pemkab Berau sudah siap mempertahankan wilayah tersebut.
"Itu hanya segelintir oknum yang merampas (wilayah Berau, red), mereka tidak mengatas namakan pemerintah Kutim," tegas Said.
Menurut Said kasus ini sudah sampai ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan antarpemerintah sudah menemukan sepakat, tetapi ada kelompok masyarakat yang menginginkan lokasi tersebut.
"Ini sudah diidentifikasi oleh pihak kepolisian dan kodim," tutupnya. (hmd/sam)