BERAU POST – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau Tenteram Rahayu, akui alokasi Dana Desa (DD) tahun 2026 mengalami penyesuaian signifikan.
Dari sebelumnya mencapai Rp 89 miliar, anggaran yang dikucurkan kini tersisa sekitar Rp 32 miliar.
Sementara sisanya dialihkan untuk pembiayaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Sebutnya, kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat yang wajib diikuti oleh pemerintah daerah.
“Dengan kondisi tersebut, kampung hanya menerima Dana Desa sekitar Rp 200 hingga Rp 300 juta per tahun yang bersumber dari APBN,” katanya kapada awak Berau Post, kemarin (27/2).
Pemangkasan anggaran tersebut ditegaskannya bukan bersifat sementara, melainkan telah direncanakan dalam kurun waktu enam tahun ke depan.
Dana yang dialihkan akan difokuskan untuk melengkapi berbagai kebutuhan, serta perlengkapan KDMP agar dapat berjalan optimal di setiap kampung.
“Kami di daerah mengikuti keputusan pusat saja,” jelasnya.
Nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan alokasi sebelumnya diaku Tenteram, berpotensi memengaruhi sejumlah program pembangunan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dirancang.
Perubahan kebijakan ini menuntut adanya penyesuaian dalam perencanaan di tingkat kampung.
DPMK Berau saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kampung, guna menyelaraskan program dan kegiatan dengan kondisi anggaran terbaru.
Pemerintah kampung diminta perlu lebih selektif dalam menentukan skala prioritas. Program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat diharapkan tetap menjadi fokus utama, agar manfaat Dana Desa tetap dirasakan secara langsung oleh warga.
“Meski nilai Dana Desa menurun dibandingkan sebelumnya, kami berharap pengelolaannya tetap optimal dan difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tuturnya.
Kondisi ini juga diyakininya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kampung di Berau.
Dengan anggaran yang lebih terbatas, perencanaan pembangunan harus dilakukan lebih cermat, agar tidak menghambat pelayanan dasar dan program pemberdayaan yang telah berjalan.
Dirinya tetap berharap keberadaan KDMP nantinya dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian kampung.
Ke depan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kampung akan terus diperkuat, sehingga penyesuaian anggaran tidak mengganggu stabilitas pembangunan di tingkat kampung.
Adapun Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, dalam setiap kesempatan terus mendorong penguatan potensi ekonomi kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
Ia berharap kampung-kampung mandiri dapat memaksimalkan peran BUMK sebagai motor penggerak pendapatan kampung.
“Saya berharap BUMK bisa dimaksimalkan. Saya melihat banyak potensi di kampung, apalagi kita patut bersyukur karena banyak perusahaan yang bersedia bermitra dengan masyarakat,” katanya.
Lanjutnya, kemitraan dengan perusahaan tidak selalu bisa mengandalkan CSR dalam bentuk uang tunai, karena perusahaan memiliki standar dan mekanisme tersendiri dalam menyalurkan dukungan. Karena itu, BUMK perlu diaktifkan agar dapat menjadi jembatan kerja sama dengan pihak ketiga.
Said mengingatkan agar pengajuan proposal tidak hanya dilakukan saat ada kegiatan perayaan saja. Menurutnya, pola seperti itu membuat penggunaan dana tidak efektif dan tidak berkelanjutan.
Ia kemudian mencontohkan keberhasilan BUMK Pegat Bukur yang mampu mencatatkan penghasilan hingga Rp 103 juta.
Dari pendapatan itu, BUMK tersebut bahkan dapat menyalurkan beasiswa dan bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu.
“Padahal mereka setiap tahun kena bencana banjir, tapi masih bisa berinovasi,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga mendorong kampung memanfaatkan aset yang belum terpakai agar bisa menghasilkan penerimaan.
Misalnya menyewakan aset kampung kepada pihak lain, termasuk retail modern maupun pengusaha lokal yang ingin membuka usaha di kampung.
“Kalau ada aset kampung belum terpakai silakan disewakan saja,” sarannya. (aja/sam)
Editor : Nurismi