BERAU POST - Rencana pembangunan fasilitas desalinasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah pesisir dan kepulauan kembali menjadi sorotan.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, meminta agar wacana instalasi desalinasi di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa kajian teknis yang komprehensif.
Menurutnya, kebutuhan air bersih di kawasan pesisir seperti Tanjung Batu memang menjadi persoalan yang harus segera diatasi.
Namun, solusi yang dipilih harus benar-benar mempertimbangkan aspek teknis, kapasitas produksi, hingga biaya operasional dan perawatannya.
“Yang pasti harus dikaji dulu secara menyeluruh,” ujarnya diwawancara kemarin (15/2).
Ia menilai desalinasi memang bisa menjadi solusi bagi daerah kepulauan yang kesulitan mendapatkan sumber air tawar.
Apalagi wilayah seperti Kecamatan Pulau Derawan yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan pasokan air bersih, terutama saat musim kemarau panjang.
Meski demikian, Dedy mengingatkan agar pemerintah daerah menghitung secara detail kapasitas produksi air yang dibutuhkan masyarakat.
“Termasuk cara perawatannya dan berapa kapasitasnya,” lanjutnya.
Menurut Dedy, kapasitas instalasi desalinasi harus benar-benar disesuaikan dengan jumlah penduduk dan proyeksi pertumbuhan kawasan.
Jika kapasitas terlalu kecil, maka tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebaliknya, jika terlalu besar tanpa perhitungan matang, justru berpotensi membebani anggaran daerah.
Selain opsi desalinasi, ia juga membuka kemungkinan penggunaan alternatif lain seperti pengeboran sumur dalam untuk mencapai akuifer air tanah.
Metode tersebut dinilai bisa menjadi solusi tambahan, terutama jika kondisi geologis wilayah memungkinkan.
“Sumur bor bisa jadi alternatif, bahkan di daerah kering sekali pun,” terangnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap opsi harus melalui kajian ilmiah yang akurat.
Pemerintah daerah diminta melibatkan tenaga ahli, untuk memastikan keberlanjutan program baik dari sisi teknis maupun pembiayaan jangka panjang.
Dedy menambahkan, kebutuhan air bersih merupakan layanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah.
Karena itu, keputusan yang diambil tidak boleh hanya berorientasi pada solusi jangka pendek, harus mempertimbangkan keberlanjutan dan efektivitas dalam jangka panjang.
“Yang terpenting kajiannya tepat. Kalau tidak memungkinkan, bisa coba alternatif lain yang lebih memungkinkan,” tukasnya.
Ia berharap, rencana penyediaan air bersih di Tanjung Batu benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
nSebelumnya, Pemerintah Kabupaten Berau mulai melirik skema desalinasi atau pengolahan air laut menjadi air tawar sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih di Kampung Tanjung Batu.
Langkah ini dipertimbangkan sebagai solusi strategis bagi kawasan pesisir yang selama ini kesulitan mendapatkan sumber air layak konsumsi.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan bahwa persoalan air bersih di wilayah pesisir selalu menjadi agenda prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) setiap tahun.
Menurutnya, Tanjung Batu memiliki posisi vital sebagai pintu masuk menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pulau Derawan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat tak boleh diabaikan.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi,” tegasnya.
Ia menyebut, teknologi desalinasi menjadi opsi realistis untuk wilayah kepulauan dan pesisir.
Sejumlah daerah telah menerapkan metode tersebut seperti Kepulauan Seribu, pesisir Jepara dan Rembang, hingga Kampung Malahing di Bontang.
Bahkan, teknologi serupa telah lama dimanfaatkan secara luas di negara-negara Timur Tengah.
Pemkab Berau lanjutnya, akan mempercepat kajian teknis pada perubahan anggaran 2026 guna melihat kelayakan penerapan desalinasi di Tanjung Batu.
Kajian itu mencakup aspek teknis, pembiayaan, hingga keberlanjutan operasional agar solusi yang dipilih benar-benar efektif dan tidak membebani masyarakat.
“Kita akan percepat kajian pada perubahan anggaran 2026,” ujarnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi