BERAU POST – Pemerintah Kabupaten Berau mulai melirik skema desalinasi, atau pengolahan air laut menjadi air tawar sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih di Kampung Tanjung Batu.
Langkah ini dipertimbangkan, sebagai solusi strategis bagi kawasan pesisir yang selama ini kesulitan mendapatkan sumber air layak konsumsi.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan, persoalan air bersih di wilayah pesisir selalu menjadi agenda prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) setiap tahun.
Menurutnya, Tanjung Batu memiliki posisi vital sebagai pintu masuk menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pulau Derawan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat tak boleh diabaikan.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi,” tegasnya belum lama ini.
Disebut Bupati, teknologi desalinasi menjadi opsi realistis untuk wilayah kepulauan dan pesisir. Sejumlah daerah telah menerapkan metode tersebut seperti Kepulauan Seribu, pesisir Jepara dan Rembang, hingga Kampung Malahing di Bontang.
Bahkan, teknologi serupa telah lama dimanfaatkan secara luas di negara-negara Timur Tengah.
Pemkab Berau lanjutnya, akan mempercepat kajian teknis pada perubahan anggaran 2026 guna melihat kelayakan penerapan desalinasi di Tanjung Batu.
Kajian itu mencakup aspek teknis, pembiayaan, hingga keberlanjutan operasional agar solusi yang dipilih benar-benar efektif dan tidak membebani masyarakat.
“Kita akan percepat kajian pada perubahan anggaran 2026,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Bambang Sugianto, menjelaskan, saat ini pemerintah daerah juga tengah membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kampung Merancang, Kecamatan Gunung Tabur. Infrastruktur tersebut dirancang untuk memperkuat layanan air bersih di sejumlah wilayah.
Namun, untuk menjangkau hingga Tanjung Batu, diperlukan jaringan distribusi yang panjang dengan kebutuhan anggaran besar.
Selain faktor jarak, kondisi geografis pesisir turut menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan jaringan perpipaan.
“Untuk sampai ke Tanjung Batu masih membutuhkan waktu lama dan biaya sangat besar,” jelasnya.
Sebagai langkah jangka pendek, DPUPR akan mengoptimalkan instalasi air bersih yang telah dibangun melalui dukungan APBN.
Pemerintah daerah juga terus melakukan penelusuran sumber mata air potensial di sekitar wilayah tersebut dengan melibatkan pemerintah kampung.
“Kami masih mencari sumber mata air dan akan bekerja sama dengan pihak kampung,” tambah Bambang.
Di sisi lain, Pemerintah Kampung Tanjung Batu menyampaikan keluhan serius terkait keterbatasan akses air bersih yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Kepala Kampung Tanjung Batu, Darwis, mengungkapkan sedikitnya empat RT terdampak, yakni RT 8, 14, 5, dan 11.
Upaya pengeboran sumur maupun pembuatan sumur galian belum membuahkan hasil memadai.
Air yang keluar berwarna kemerahan dan terasa asin, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi.
“Airnya sangat merah dan asin, ini persoalan serius,” ungkapnya.
Akibat kondisi tersebut, warga terpaksa mengandalkan air hujan atau membeli air bersih dengan harga cukup mahal, terutama saat musim kemarau.
Situasi ini menjadi ironi bagi kampung yang berperan sebagai gerbang wisata bahari unggulan Kabupaten Berau.
Dengan wacana penerapan desalinasi, pemerintah daerah berharap persoalan klasik air bersih di Tanjung Batu dapat terurai secara bertahap, sekaligus mendukung citra kawasan sebagai pintu masuk utama destinasi wisata nasional. (sen/sam)
Editor : Nurismi