BERAU POST – Pemerintah Kabupaten Berau diminta mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor infrastruktur dan pendidikan, hingga ke wilayah kampung dan kecamatan yang berada jauh dari pusat kota. Hal tersebut dijelaskan Anggota DPRD Berau, Gideon Andris.
Ia menilai pemerataan infrastruktur dan pendidikan memang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah, dan harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan.
Gideon mengungkapkan, berdasarkan hasil reses dan berbagai kegiatan lapangan yang Ia lakukan, masih banyak wilayah kecamatan yang berada jauh dari pusat kota dengan kondisi pembangunan yang belum memadai.
Minimnya akses jalan, fasilitas umum, hingga sarana pendidikan masih menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat di wilayah pedalaman.
“Dari hasil reses, masih banyak kecamatan dan kampung yang infrastrukturnya belum tersentuh secara maksimal. Begitu juga dengan pendidikan, masih ada keterbatasan fasilitas dan akses yang harus segera dibenahi,” kata Gideon.
Ia pun menegaskan bahwa dirinya kerap mengingatkan Pemkab Berau agar tidak hanya fokus melaksanakan kegiatan pembangunan di wilayah perkotaan saja.
Menurutnya, pembangunan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan pedalaman.
“Jangan hanya pembangunan di kota yang terus berjalan. Wilayah pedalaman juga harus disentuh. Semua masyarakat Berau punya hak yang sama untuk menikmati pembangunan, baik infrastruktur maupun pendidikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gideon berharap komitmen pemerataan pembangunan ini bisa dilakukan. Ia meminta agar langkah-langkah nyata segera direalisasikan, sehingga kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat diminimalkan.
“Harapan kami ini bukan sekadar rencana atau wacana. Pemerataan pembangunan dan pendidikan harus benar-benar dilakukan dan terus digencarkan, agar keadilan pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Berau,” tutupnya.
Tekait dengan hal tersebut, belum lama ini Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan bahwa seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Berau tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses infrastruktur yang layak, serta layanan pendidikan yang memadai.
Ditegaskannya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga harus menjangkau kampung-kampung agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan.
“Seluruh kampung di Berau memiliki hak yang sama. Baik itu infrastruktur jalan, fasilitas umum, hingga akses pendidikan. Tidak boleh ada wilayah yang tertinggal hanya karena letaknya jauh dari pusat pemerintahan,” tegas Gamalis.
Sebagai bentuk keseriusan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Koordinasi tersebut bertujuan membuka ruang diskusi dan inventarisasi berbagai keluhan serta kebutuhan masyarakat di kampung-kampung, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Hal seperti ini sudah sering saya sampaikan ke seluruh OPD agar mendengar langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dari situ baru dirumuskan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan,” tutupnya. (aky/sam)
Editor : Nurismi