BERAU POST – Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan pentingnya peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun langsung ke lapangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia meminta seluruh OPD tidak hanya bekerja berdasarkan laporan dan data administratif, tetapi juga mendengar langsung keluhan warga agar permasalahan dapat ditangani secara tepat.
Arahan tersebut disampaikan Sri Juniarsih, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Biatan belum lama ini.
Di hadapan jajaran OPD dan para kepala kampung, Dia menekankan bahwa setiap usulan masyarakat harus diverifikasi langsung agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Jangan hanya by data, kita harus turun langsung melihat kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Sri, pelayanan publik yang baik tidak cukup hanya mengandalkan laporan tertulis, tapi harus dibarengi dengan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar OPD bertanggung jawab mengawal setiap program dan bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat, khususnya yang dialokasikan untuk kampung.
Kurangnya pengawasan kata dia, berpotensi menyebabkan bantuan tidak tersalurkan secara optimal.
“Program dari kementerian harus dikawal sampai benar-benar diterima masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, pendampingan di lapangan menjadi kunci agar janji program tidak berhenti pada tahap perencanaan saja.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Juniarsih juga secara khusus menyoroti adanya laporan pupuk subsidi yang tidak sampai ke sejumlah wilayah.
Ia meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) segera melakukan pengecekan menyeluruh atas persoalan tersebut.
“Kenapa pupuk subsidi tidak sampai, ini harus benar-benar dicek,” katanya.
Bupati juga mengingatkan agar tidak ada praktik penjualan pupuk subsidi yang dapat merugikan petani dan menimbulkan persoalan hukum.
Selain itu, Sri Juniarsih menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan anggaran, terutama di tengah kondisi pengurangan anggaran pemerintah.
Ia meminta OPD tetap memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” ucapnya.
Ia mengingatkan agar OPD tidak justru lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan di luar daerah, yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan warga.
Lebih lanjut, Sri Juniarsih menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dimulai dari kampung.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan kampung menjadi faktor utama agar program pembangunan berjalan tepat sasaran.
Di akhir arahannya, Bupati Berau juga meminta para kepala kampung untuk aktif menyampaikan persoalan yang dihadapi warganya, tanpa harus menunggu forum resmi.
“Kalau ada masalah krusial, sampaikan langsung, jangan hanya sekadar menunggu Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan),” pungkasnya.
Sementara Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, meminta DTPHP Berau segera melakukan pengecekan terkait laporan tersebut. Sebab, kebutuhan pupuk merupakan komponen penting dalam sektor pertanian.
“Ya kita minta OPD teknis ini cek ya, apakah ada kesalahan atau kekeliruan agar segera ditangani dan tidak menjadi masalah,” tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Berau, Junaidi, belum merespons permintaan wawancara dari media ini Jumat (6/2). (sen/sam)
Editor : Nurismi