BERAU POST – Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Berau dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 2025 berhasil melampaui target.
Dari target Rp 5,5 miliar, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau mampu membukukan penerimaan sebesar Rp 5,72 miliar atau setara 104 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah, untuk menaikkan target PBB-P2 pada 2026.
Tahun 2026 sendiri, target pendapatan dari sektor ini dipatok sebesar Rp 7,5 miliar atau naik signifikan dibandingkan target 2025.
Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie, mengatakan, keberhasilan melampaui target pada 2025 tidak lepas dari berbagai strategi yang dijalankan secara konsisten sepanjang tahun.
Menurutnya, pendekatan kepada wajib pajak dilakukan melalui beragam cara agar kepatuhan masyarakat terus meningkat.
“Pencapaian ini tidak terlepas dari sosialisasi, kemudahan pembayaran, hingga penagihan aktif kepada wajib pajak,” terangnya Rabu (28/1).
Ia menjelaskan, Bapenda tidak hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi juga membuka gerai pembayaran, menggelar gebyar pajak, serta memberikan insentif berupa diskon pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi.
Langkah tersebut dinilai efektif mendorong masyarakat untuk melunasi kewajiban PBB-P2.
Selain itu, penagihan aktif terhadap wajib pajak yang menunggak juga terus dilakukan, disertai dengan penyediaan kanal pembayaran yang semakin mudah diakses.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga tren positif penerimaan daerah dari sektor pajak.
“Cara-cara ini masih efektif dan akan kami lanjutkan dengan langkah lebih terukur,” ujarnya.
Untuk mengejar target yang lebih tinggi pada 2026, Bapenda menyiapkan sejumlah strategi lanjutan yang bersifat sistematis dan berkelanjutan.
Di antaranya adalah pemetaan potensi penerimaan dari wajib pajak aktif, pemetaan tunggakan per kecamatan dan kampung, penguatan peran kelurahan dan RT, percepatan digitalisasi pembayaran, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
Djupiansyah juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban PBB-P2. Ia mengingatkan bahwa pajak tersebut merupakan kewajiban tahunan selama objek pajak masih dimiliki atau dikuasai oleh wajib pajak.
“SPPT harus diperiksa, bukan hanya diterima begitu saja,” tegasnya.
Masyarakat diminta memastikan kesesuaian data dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), mulai dari nama wajib pajak, alamat objek pajak, hingga luas tanah dan bangunan.
Jika terdapat ketidaksesuaian, wajib pajak berhak sekaligus wajib mengajukan pembetulan data ke Bapenda.
Selain itu, setiap perubahan objek pajak seperti penambahan bangunan, perubahan fungsi, atau peralihan hak juga harus dilaporkan.
Wajib pajak juga diingatkan untuk memperhatikan batas waktu pembayaran agar terhindar dari sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
“Bukti lunas itu penting karena sering jadi syarat pengurusan administrasi,” katanya.
Ia menambahkan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali ke daerah untuk membiayai pembangunan.
Bapenda juga memastikan adanya keringanan dan fasilitas tertentu bagi wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian bersama antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, PBB-P2 merupakan salah satu sektor yang harus terus digenjot.
“PBB-P2 harus digenjot, sosialisasi sampai kecamatan dan kampung perlu ditingkatkan,” tukasnya.
Ia berharap target yang lebih tinggi pada 2026 dapat tercapai, mengingat kebutuhan pembiayaan daerah juga terus meningkat.
Jika target mampu direalisasikan, DPRD siap memberikan apresiasi atas kinerja Bapenda Berau. (sen/sam)
Editor : Nurismi