BERAU POST – Saat ini Pemerintah Kabupaten Berau tengah gencar dalam penggunaan insinerator dalam mengatasi persoalan sampah.
Sementara, baru-baru ini Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, mengeluarkan pernyataan yang justru bertentangan dengan yang diterapkan Pemkab Berau.
Dikutip dari Kaltim Post, Hanif Faisol yang sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), menegaskan penggunaan insinerator skala kecil berisiko tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan jika tidak memenuhi standar operasional yang ketat.
"Insinerator itu punya tantangan besar. Kalau proses pembakarannya tidak sempurna, maka bisa menghasilkan dioksin yang sangat berbahaya. Zat ini tidak bisa disaring oleh hidung kita, bahkan masker biasa pun tidak mampu menahannya. Harus pakai masker N95," katanya.
Dia menjelaskan, suhu pembakaran insinerator idealnya harus di atas 850 derajat Celsius agar tidak menghasilkan senyawa beracun.
Namun, pada praktiknya, terutama di insinerator skala kecil atau yang sudah diterapkan di beberapa kota, suhu sering tidak konsisten.
Akibatnya, proses pembakaran bisa memicu keluarnya dioksin dan furan, yang berdampak jangka panjang bagi kesehatan.
"Kalau bisa penuhi standar, silahkan dipakai. Tapi hampir tidak pernah insinerator kecil bisa mencapai standar lingkungan yang diwajibkan. Biayanya tinggi untuk menjaga kestabilan suhu pembakaran," ujar Hanif.
Lalu, pembakaran harus dilakukan dalam sistem tertutup, bukan sekadar alat bakar biasa.
"Kalau buka-tutup apinya, kadang kecil, kadang besar, itu malah berisiko menghasilkan dioksin dalam jumlah besar." tambahnya.
Meski begitu, Hanif tidak sepenuhnya melarang penggunaan insinerator. Namun, dirinya mengingatkan agar teknologi yang digunakan harus memenuhi baku mutu emisi gas buang yang ditetapkan.
"Silakan digunakan kalau memang bisa memenuhi standar. Tapi hampir seluruh insinerator skala kecil yang ada di Indonesia belum mampu melakukannya." tukasnya.
Ditanya tentang hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Limbah B3 DLHK Berau, Helmi, justru berpendapat sebaliknya.
Dia menegaskan bahwa penggunaan insinerator di Berau masih berada dalam pengawasan ketat, yang terus dipantau melalui mekanisme pengawasan rutin, termasuk pelaksanaan uji emisi secara berkala.
Menurutnya, hasil pengujian tersebut menjadi indikator utama untuk menentukan apakah sebuah insinerator masih layak digunakan, atau justru harus dihentikan operasionalnya.
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir penggunaan teknologi pengolahan sampah yang terbukti menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan.
Namun sejauh ini, berdasarkan hasil uji emisi yang telah dilakukan, insinerator di Berau masih menunjukkan angka emisi yang berada dalam ambang batas aman.
“Selama pengoperasiannya sesuai prosedur dan komposisi sampah basah serta kering seimbang, asap yang dihasilkan sangat minim,” ujarnya belum lama ini.
Keseimbangan jenis sampah yang dibakar klaimnya menjadi salah satu faktor penting dalam menekan potensi pencemaran udara.
Selain itu, kepatuhan terhadap standar operasional juga menjadi syarat mutlak, agar proses pembakaran tidak menimbulkan residu berbahaya.
Di sisi lain, Ia menilai persoalan pengelolaan sampah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, peran pemerintah kampung dan keterlibatan aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
"Upaya bersama tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap citra Berau sebagai daerah tujuan wisata," tutupnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi