BERAU POST – Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau mulai menaruh perhatian terhadap potensi penyebaran HIV/AIDS di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebutnya, salah satu yang paling menonjol adalah hubungan seksual antarsesama jenis laki-laki.
Faktor ini menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus HIV/AIDS.
Pihaknya tengah melakukan penelusuran awal terhadap kemungkinan adanya kasus di kalangan ASN, meskipun hingga kini belum dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Saat ini kami sedang melakukan penelusuran. Ada dugaan kemungkinan penyebaran juga terjadi di kalangan ASN, sehingga kami mulai melakukan tracking terhadap ASN yang dicurigai,” ujarnya.
Namun demikian, Lamlay menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada program pemeriksaan HIV secara khusus bagi ASN di Kabupaten Berau.
Hal tersebut disebabkan belum adanya kesiapan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan pemeriksaan penyakit menular tersebut.
“Untuk ASN memang belum ada pemeriksaan rutin HIV. Kami belum siap karena OPD juga belum memiliki kesiapan. Tetapi jika ditemukan ASN yang terindikasi positif, maka pelacakan akan kami lakukan seperti saat penanganan penularan Covid-19,” jelasnya.
Meski belum dilaksanakan pemeriksaan khusus, Dinkes Berau memastikan tetap berkomitmen dalam upaya pengendalian penyebaran HIV/AIDS.
Setiap kasus positif akan ditangani secara serius dengan melakukan penelusuran riwayat kontak, untuk mengetahui potensi penularan ke pihak lain.
“Kami akan melakukan pelacakan secara menyeluruh. Namun, tentu saja data pasien tidak bisa kami buka sembarangan. Privasi dan kerahasiaan pasien tetap menjadi prioritas,” tegas Lamlay.
Ia berharap upaya pencegahan, pengobatan, serta kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela dapat terus ditingkatkan, sehingga laju penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Berau dapat ditekan.
Sementara Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai rendahnya kepatuhan penderita dalam menjalani pengobatan menjadi persoalan serius yang harus ditangani bersama.
Ia menekankan, pengendalian HIV/AIDS tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinkes saja, melainkan membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk peran aktif pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran publik.
"Pendekatan persuasif dan edukatif perlu diperkuat agar penderita tidak merasa takut atau terstigma saat menjalani pengobatan," katanya.
Dedet -sappannya- pun mendorong pemerintah daerah untuk memastikan program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS berjalan berkelanjutan, sekaligus menjamin perlindungan hak dan kerahasiaan pasien.
Ia berharap angka penularan dapat ditekan dan penderita lebih terbuka untuk mengikuti pengobatan secara rutin. (aja/sam)
Editor : Nurismi