BERAU POST – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Berau melakukan penyesuaian pola pelayanan kepada masyarakat, menyusul kebijakan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Sebagaimana diketahui, kebijakan itu memberi dampak pada sejumlah program pelayanan publik di daerah, salah satunya penghentian sementara layanan “jemput bola” atau pelayanan administrasi kependudukan secara keliling ke kampung-kampung dan perusahaan.
Kepala Disdukcapil Berau, David Pamuji, mengatakan, kebijakan ini diambil sebagai bagian dari penyesuaian terhadap pemangkasan anggaran yang harus dijalankan oleh seluruh organisasi perangkat daerah.
Namun mengklaim menegaskan, efisiensi anggaran tidak serta-merta menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat, melainkan menjadi momentum untuk mengatur ulang strategi pelayanan agar tetap berjalan optimal.
Adapun Disdukcapil memilih untuk memusatkan seluruh sumber daya yang ada pada pelayanan di kantor pusat di Jalan APT Pranoto.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk konsentrasi kekuatan agar pelayanan tatap muka di kantor pusat bisa ditingkatkan dari sisi kecepatan maupun kelancaran alur kerja.
Dengan seluruh petugas berada di satu lokasi, koordinasi antarbagian menjadi lebih mudah dan hambatan pelayanan dapat diminimalkan.
“Petugas yang biasanya turun ke lapangan, kini kami tugaskan memperkuat pelayanan di kantor. Jadi, meski tidak ada jemput bola, layanan di kantor akan jauh lebih cepat dan maksimal,” ujar David.
Seiring dengan kebijakan tersebut, Disdukcapil Berau juga menerapkan sejumlah langkah penunjang untuk memastikan pelayanan tetap berjalan tanpa gangguan.
Salah satunya penerapan sistem operator cadangan, di mana disiapkan personel back-up yang memiliki kemampuan mengoperasikan sistem pelayanan administrasi kependudukan.
"Dengan adanya sistem ini, pelayanan tidak akan terhenti apabila petugas utama berhalangan hadir, karena sudah ada personel lain yang siap menggantikan," jelasnya.
Selain itu, Disdukcapil juga memperkuat penyampaian informasi layanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan media sosial dan kerja sama dengan media massa.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas terkait persyaratan dan prosedur pelayanan sebelum datang ke kantor, sehingga dapat mengurangi antrean dan mempercepat proses pelayanan di loket.
"Upaya digitalisasi informasi menjadi penting di tengah keterbatasan anggaran, karena dapat membantu masyarakat mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan sejak awal," ungkapnya.
Dengan begitu, diharapkan pelayanan di kantor dapat berjalan lebih efektif tanpa harus mengulang proses akibat kelengkapan berkas yang belum sesuai.
Ia menambahkan, kondisi keterbatasan anggaran justru mendorong jajarannya untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama hari kerja, yakni Senin hingga Jumat.
Fokus utama yang dilakukan saat ini adalah memastikan tidak ada keluhan berarti dari masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan, meskipun beberapa program lapangan harus dihentikan sementara.
Pamuji berharap masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang cepat, jelas, dan nyaman, sekaligus memastikan bahwa efisiensi anggaran dapat dijalankan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar warga.
Sementara salah seorang warga Teluk Bayur, Ima, menilai langkah Disdukcapil Berau dapat dimaklumi selama kualitas pelayanan di kantor benar-benar ditingkatkan.
Ia mengaku tidak keberatan dengan penghentian sementara layanan keliling, asalkan proses pengurusan dokumen di kantor bisa berlangsung lebih cepat dan tidak berbelit-belit.
“Kalau memang anggaran terbatas, yang penting pelayanannya jangan jadi lambat. Kalau di kantor bisa lebih cepat dan jelas alurnya, kami sebagai warga tentu terbantu,” ujarnya.
Ima juga berharap informasi persyaratan layanan terus disosialisasikan dengan baik, terutama melalui media sosial, agar masyarakat tidak bolak-balik ke kantor hanya karena berkas belum lengkap.
“Kasihan yang berada di kampung terjauh kalau pelayanan harus ke perkotaan. Jadi informasi harus diberikan secara jelas sebelum masyarakat datang,” katanya. (aja/sam)
Editor : Nurismi