BERAU POST – Dinas Pendidikan (Disdik) Berau menaruh perhatian serius terhadap masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Bumi Batiwakkal. Jumlah ATS bahkan mencapai 4 ribu anak.
Sekretaris Disdik Berau, Ali Syahbana, menjelaskan, kategori ATS tidak hanya terbatas pada anak yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan.
Di dalamnya juga termasuk anak yang pernah sekolah namun berhenti di tengah jalan, serta anak yang lulus dari satu jenjang tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
“Anak tidak sekolah itu sudah termasuk mulai dari awal tidak sekolah sama sekali. Kemudian, anak yang mungkin pernah bersekolah tapi berhenti, dan anak yang tidak melanjutkan sekolah,” jelasnya.
Kondisi tersebut membuat pihaknya heran, sebab setiap tahun Disdik selalu meminta pertanggungjawaban dari satuan pendidikan terkait keberlanjutan siswa setelah lulus.
“Setiap tahun itu kami minta pertanggungjawaban dari sekolah, ada enggak anak yang tidak melanjutkan. Tapi rata-rata sekolah menjawab semua melanjutkan,” ujarnya.
Namun di lapangan, realitasnya tidak selalu sejalan dengan laporan administrasi.
Disdik menduga ada anak yang berhenti sekolah di tengah jalan tanpa melapor, atau lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Bahkan, ada pula anak yang sama sekali tidak pernah bersekolah sejak awal.
Untuk memastikan data dan menelusuri penyebabnya, Disdik Berau kini menggencarkan kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sejumlah instansi yang dilibatkan antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bapelitbang.
“Kerjasamanya untuk mengurangi anak ATS ini. Jadi ATS akan terus diupayakan supaya jumlahnya semakin sedikit,” kata Ali.
Upaya pengurangan ATS juga telah dimasukkan ke dalam master plan pendidikan Berau tahun 2026–2030.
Targetnya jelas, pada 2030 nanti diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah yang berada di luar sistem pendidikan.
Saat ini, faktor jarak sekolah bukan lagi alasan utama anak tidak bersekolah di Berau.
Sebab, hampir seluruh kampung dan kecamatan sudah memiliki akses sekolah, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP. Bahkan di wilayah terpencil sekali pun, Disdik telah menyiapkan sekolah filial.
Ia mencontohkan Kecamatan Biatan, khususnya Kampung Semindal yang berada di wilayah terjauh dan berbatasan dengan Kutai Timur.
Untuk mencapai kampung tersebut, waktu tempuh bisa mencapai tiga jam. Kondisi itu mendorong Disdik membentuk sekolah filial agar anak-anak tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Biatan Ilir.
“Tidak ada istilah anak tidak sekolah hanya karena sekolah jauh. Tidak ada istilah anak tidak sekolah karena mahal. Sekarang kan gratis,” tegasnya.
Adapun faktor lain berasal dari lingkungan keluarga. Rendahnya motivasi orangtua, kondisi ekonomi, hingga ketiadaan dokumen seperti kartu keluarga menjadi kendala tersendiri.
Dalam beberapa kasus, anak lahir dari pernikahan siri sehingga mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen, yang akhirnya berdampak pada akses pendidikan.
“Itu salah satu faktor. Termasuk mungkin faktor ekonomi, misalnya sulit beli baju. Tapi, program seragam gratis kini sudah berjalan, sehingga tidak ada lagi alasan sulit beli seragam sekolah,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Berau mempercepat realisasi Program Nol ATS.
Ia menegaskan target bebas anak putus sekolah pada 2025 tak akan tercapai tanpa dukungan data akurat, anggaran yang cukup, serta kolaborasi lintas sektor.
Sebagai informasi, Dinas Pendidikan menargetkan tidak ada lagi anak putus sekolah pada akhir 2025.
Program ini mencakup identifikasi anak usia sekolah yang berpindah domisili atau terkendala akses, lalu penyaluran mereka ke jalur formal maupun non formal.
“Resolusi tak ada anak putus sekolah harus diterjemahkan dalam aksi nyata,” kata Elita.
Salah satu tantangan utama dikatakannya, perihal data anak yang drop out akibat pindah alamat atau sulit menjangkau bangku sekolah.
Elita menyoroti banyak keluarga di wilayah pesisir dan pedalaman yang belum tercatat dengan baik. “Data terpadu mutlak diperlukan agar tidak ada anak yang terlewat,” ujarnya.
Ia mendorong pembentukan tim lintas OPD yang melibatkan sejumlah instansi terkait agar setiap anak di Berau benar‑benar mendapatkan hak pendidikan.
“Kami tidak ingin sekadar mendengar laporan, tetapi memastikan tidak ada anak Berau yang terpinggirkan dalam akses pendidikan,” tutupnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi