BERAU POST – Personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau dituntut tingkatkan kewasaan di akhir tahun.
Hal itu menyusul banjir tahunan kembali menerjang beberapa kampung di dua kecamatan yakni Kelay dan Segah.
Kepala BPBD Berau, Masyhadi Muhdi, mengatakan, mitigasi bencana sudah pernah dilakukan, baik secara struktural maupun non struktural.
Ia menjelaskan, ada beberapa wilayah yang memiliki potensi banjir tinggi, seperti Kecamatan Sambaliung, Teluk Bayur, Batu Putih, dan Gunung Tabur.
“Sudah kami petakan, tapi ada memang beberapa wilayah yang mengalami banjir tahunan,” katanya.
Sedangkan untuk cuaca ekstrem berupa angin kencang, kerap melanda daerah Teluk Sulaiman, Kecamatan Bidukbiduk, Biatan Ilir, Kecamatan Biatan, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta.
“Kawasan pesisir memang rawan cuaca ekstrem, termasuk abrasi pantai, seperti di Talisayan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung soal keberadaan hydran di kawasan kota, kondisi hydran yang sudah lama, tentu tidak membantu Damkar Berau.
Ia mengatakan, memang ada bantuan dari provinsi, namun hanya untuk daerah Teluk Bayur, Sambaliung, dan Gunung Tabur. Namun untuk Tanjung Redeb tidak ada.
“Penduduk di Tanjung Redeb ini padat, tapi hydran tidak memadai,” tuturnya.
Masyhadi menambahkan, keberadaan hydran saat ini sangat dibutuhkan, mengingat padatnya rumah di kawasan kota.
Diakunya, ia sempat mengajukan penambahan hydran yang konek langsung dengan pipa PDAM, termasuk penambahan personel. Namun hingga kini belum ada “lampu hijau” dari pemerintah.
“Mungkin tahun depan baru ada penambahan (personel, red), karena BPBD dan Damkar akan pisah,” ungkapnya.
Untuk saat ini, personel yang ada hanya 83 orang yang terbagi untuk 15 posko. Sedangkan untuk posko Maratua, tidak ada personel.
Jumlah tersebut menurutnya jauh dari kata ideal. Padahal untuk BPBD dan Disdamkar membutuhkan personel sebanyak 458 personel.“Jauh dari kata cukup ini,” tegasnya.
Sementara Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau, Nofian Hidayat, yang ditemui di ruang kerjanya menyatakan, hingga Senin (8/12), ada empat kampung yang terendam banjir yakni di Bena Baru, Long Lanuk, Kecamatan Sambaliung, sedangkan untuk Kecamatan Segah, yakni Long Ayan dan Gunung Sari.
“Ini banjir tahunan, karena meluapnya aliran Sungai Kelay,” tuturnya.
Dampak dari banjir tersebut, bisa masuk ke wilayah midle atau area rendah, seperti di Kampung Bena Baru, Tumbit Dayak, Tumbit Melayu, hingga Kampung Merasa. Kondisi ini, bisa diperparah dengan intensitas hujan yang cukup tinggi.
“Curah hujan tinggi di hulu, bisa sebabkan banjir susulan,” terangnya.
Nofian menjelaskan, saat ini Berau mengalami bencana hidrometeorologi basah yang terjadi akibat adanya cuaca ekstrem, seperti hujan yang sangat lebat melebihi normalnya.
Jenis bencana hidrometeorologi ini sering terjadi pada periode musim hujan. Kelompok bencana hidrometeorologi basah antara lain meliputi banjir, tanah longsor, dan puting beliung.
“Ini yang kami antisipasi, personel sudah di lokasi, selain itu, kami koordinasi dengan aparatur kampung dan TNI/Polri,” tuturnya.
Selain banjir bandang, Berau juga mengalami banjir Rob, yakni meluapnya air pasang saat permukaan air laut tinggi, sehingga menyebabkannya meluap ke daratan. Nofian menjelaskan, kondisi ini diperparah oleh sistem drainase yang kurang baik.
“Warga yang tinggal di bantaran sungai harap berhati-hati. Pasalnya, meluapnya air sungai bisa membuat predator naik ke darat,” tegasnya.
Sementara Wakil Bupati Berau, Gamalis, menuturkan, terkait masalah banjir tahunan, pihaknya telah menggelar rapat dengan instansi terkait.
“Pemda melakukan mitigasi bencana hari ini (kemarin, red). Kami minta BPBD juga turun ke lapangan,” tegasnya.
Dirinya juga berjanji akan langsung turun ke lapangan, untuk meninjau langsung kondisi banjir di beberapa wilayah.
Disinggung mengenai pemasangan tanggul dan relokasi warga, Gamalis menuturkan, hingga kini belum ada wacana akan kegiatan tersebut.
“Untuk pemasangan tanggul, saya jujur belum tahu anggarannya berapa,” katanya.
Ia mengaku sudah melakukan mitigasi bencana dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, selain itu, pembangunan pos bencana di setiap daerah yang rawan banjir.
“Untuk masalah dapur umum tidak bisa dilakukan cepat, namun saya pastikan, dalam 24 jam, bantuan sudah ada, termasuk itu (dapur umum, red),” tambahnya.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi, mengatakan, sepanjang tahun 2025, pihaknya sudah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 700 juta untuk bantuan sembako, kepada para korban bencana alam.
Bantuan tersebut dari Provinsi Kaltim sebesar Rp 400 juta, dari pusat Rp 100 juta, dan dari Dinsos sendiri Rp 200 juta.
“Itu bentuknya sembako, bukan uang tunai,” papar Iswahyudi.
Ia melanjutkan, untuk bantuan korban kebakaran, tentu jumlahnya berbeda, dari yang tertinggi yakni satu kepala keluarga Rp 40 juta, hingga Rp 15 juta, tergantung kerusakan.
Dari 36 kali kebakaran di Berau, Dinsos sudah mengeluarkan anggaran Rp 2 miliar. “Jadi kami di Dinsos, menyalurkan saja,” tambahnya.
Disinggung mengenai bencana alam yang terjadi di akhir tahun, Iswahyudi mengatakan ada mekanisme yang harus dilewati, seperti di Sumatera, pihaknya tidak bisa langsung turun tangan, jika pemerintah daerah belum menetapkan status bencana daerah atau bencana nasional. “Anggarannya ada tapi tidak besar,” tuturnya.
Ia mengatakan, bupati bisa menggunakan dana tidak terduga, jumlahnya cukup besar. Namun dana itu bisa digunakan jika status darurat bencana diumumkan kepala daerah. “Saya lupa berapa anggarannya, tapi cukup besar itu,” tambahnya. (hmd/sam)
Editor : Nurismi