BERAU POST– Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Serapan Anggaran APBD, APBD-P, DAK, dan Bankeu Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin Bupati Berau Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Berau menyoroti kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam percepatan realisasi anggaran.
Rapat tersebut dihadiri hampir seluruh kepala OPD dan menjadi forum evaluasi menyeluruh terkait capaian tahun berjalan sekaligus kesiapan tahun anggaran berikutnya.
Dalam evaluasi ini, terdapat 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun kampung yang mendapat perhatian.
Sebab hingga November 2025, serapan anggaran yang dilakukan masih cukup rendah.
10 di antaranya Kecamatan Tabalar memiliki realisasi yang paling kecil. Dari total anggaran senilai Rp 5.337.922.142, realisasi fisik yang tercatat hanya 27,00 persen atau senilai Rp 1.441.238.987, adapun realisasi keuangannya baru mencapai 30 persen atau senilai Rp 1.625.981.596.
Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Dari total anggaran yang dimiliki senilai Rp 36.660.951.024, realisasi fisiknya baru mencapai 45 persen atau senilai Rp 16.497.427.961, sedangkan realisasi keuangannya baru mencapai 45.65 persen atau senilai Rp 16.737.281.469.
Selanjutnya ada Dinas Pertanahan, Kecamatan Segah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat Daerah, terakhir Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya serapan anggaran yang tidak hanya mengejar angka, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Itu menunjukkan kinerja OPD kalau maksimal memberi manfaat,” terangnya.
Ia menjelaskan, setiap tiga bulan dirinya mengingatkan OPD melalui surat resmi, namun masih ditemukan berbagai kelalaian.
Menurutnya, triwulan terakhir selalu menjadi puncak serapan, sehingga muncul kesan serapan dipaksakan di akhir tahun.
Ia menyoroti praktik pelelangan kegiatan yang dilakukan mendekati akhir tahun. “Kalau ada kegiatan mendekati akhir tahun belum dilelang, akan dibatalkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, hal itu akan menjadi catatan hitam bagi kepala OPD yang bersangkutan.
Menurutnya, percepatan serapan harus dilakukan sejak awal tahun agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan.
Ia juga menyoroti kedisiplinan kepala OPD dalam menghadiri evaluasi. “Kadis yang dipanggil mangkir akan mendapat catatan khusus,” sambungnya.
Menurut bupati, evaluasi tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan informasi serapan anggaran yang sangat penting. Ia berharap ke depan tidak ada lagi kepala OPD yang absen tanpa alasan jelas.
Dirinya juga meminta agar koordinasi internal diperkuat. Ia mengingatkan agar setiap keputusan penting dikomunikasikan terlebih dahulu. “Jangan diam atau ambil keputusan tanpa sepengetahuan kami,” tegasnya.
Ia berharap penggunaan anggaran tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok.
Bupati juga menyoroti sektor kesehatan, terutama pengelolaan rumah sakit. Ia menyebut adanya temuan fasilitas yang tidak layak pada saat peresmian.
“Saya malu ketika meresmikan RS yang di dalamnya tidak ada batas antar pasien,” ujarnya.
Menurutnya, serapan anggaran yang tinggi harus terlihat melalui hasil di lapangan. Ia meminta Dewan Pengawas rumah sakit lebih aktif melakukan pemantauan.
Selain itu, dirinya meminta OPD yang membawahi program perempuan dan anak seperti DPPKBP3A memastikan pembinaan berjalan maksimal.
Ia juga menegaskan DPMK harus memastikan kepala kampung tidak terlibat persoalan hukum dan mampu memaksimalkan serapan anggaran di tingkat kampung.
Untuk pendidikan, ia mendorong kolaborasi antara Disdik Berau dan Disdik Kaltim terutama dalam pengelolaan SMA.
Sorotan juga diarahkan pada sektor kesehatan terkait penanganan stunting. Sri mengaku heran karena Berau sebagai daerah penghasil ikan justru menempati peringkat 10 kasus stunting tertinggi. “Kenapa stunting kita posisi 10, saya bingung,” tukasnya.
Ia menilai data tidak tersinkronisasi antara Dinkes dan DPPKBP3A, sehingga penanganan tidak berjalan optimal. Sri berharap persoalan itu diperbaiki agar tidak terjadi lagi pada tahun depan.
Ia juga mengkritik minimnya koordinasi antar-OPD yang menyebabkan kegiatan serupa dilaksanakan secara terpisah. “Padahal kalau disatukan bisa menghemat anggaran,” ucapnya.
Dengan kondisi anggaran tahun depan yang dipastikan tidak sebesar tahun sebelumnya, efisiensi menjadi keharusan.
Di bidang pariwisata, Sri mendorong seluruh OPD terlibat memastikan pelayanan di kampung wisata, termasuk kesiapan puskesmas dan fasilitas pendukung lainnya.
Pada sektor komunikasi publik, Sri menegaskan pentingnya diseminasi informasi pemerintah. Ia menyinggung videotron milik Diskominfo yang dibiarkan tidak optimal.
Ia meminta agar media publikasi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh OPD.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kominfo Berau, Didi Rahmadi, menyebut sorotan Bupati merupakan bentuk pembinaan bagi seluruh perangkat daerah. “Agar lebih semangat berkolaborasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa realisasi fisik Diskominfo telah mencapai 50,81 persen, terutama dari kegiatan APTIKA seperti layanan internet gratis. Namun input data di SIPD sempat terhambat karena gangguan sistem.
Jika dihitung keseluruhan, realisasi fisik Diskominfo diklaim sudah lebih dari 70 persen.
Didi menargetkan realisasi fisik Diskominfo bisa menembus 92 persen sebelum akhir tahun. Ia menyebut pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa media dan secara aktif menyediakan fasilitas publikasi untuk OPD lain.
“Kami sudah buat surat edaran untuk pemanfaatan vidiotron,” lanjutnya.
Ia menegaskan, narasi promosi melalui videotron tetap disesuaikan OPD masing-masing sesuai tupoksi. “OPD yang lebih paham tugas pokoknya,” ucapnya.
Diskominfo kata Didi, sudah menyediakan durasi dan layout sehingga OPD hanya perlu mengirimkan materi.
Rapat tersebut akhirnya menjadi pengingat bagi seluruh OPD untuk memperbaiki kinerja penyerapan anggaran, meningkatkan koordinasi, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Melalui komitmen bersama, Bupati berharap kualitas layanan publik meningkat dan pembangunan berjalan merata di seluruh wilayah Berau. (sen/sam)
Editor : Nurismi