BERAU POST – Sejumlah wilayah di Berau dalam ancaman bencana hidrometeorologi, khususnya banjir kiriman dari wilayah hulu sungai.
Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, Nofian Hidayat, mengatakan, letak geografis Berau terutama di wilayah ibu kota kabupaten membuatnya berada pada posisi yang rentan.
Sebagaimana diketahui bebernya, Kecamatan Tanjung Redeb berada di antara dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yakni Sungai Kelay dan Sungai Segah, sehingga limpahan air dari hulu dapat dengan cepat menaikkan debit sungai dan berpotensi menyebabkan banjir rob.
Menurut Nofian, ancaman banjir ini tidak hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menyebut kegiatan pertambangan dan perkebunan yang berkembang di sejumlah wilayah bagian hulu memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan tanah menyerap air.
Terutama jika pembukaan lahannya dilakukan secara masif tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Pembukaan lahan besar-besaran berpotensi mempercepat aliran permukaan yang kemudian memperbesar risiko banjir saat hujan dengan intensitas tinggi berlangsung dalam waktu lama.
Nofian menyarankan agar perusahaan yang akan membuka lahan perkebunan menerapkan pola bertahap.
Lahan sebaiknya tidak dibuka sekaligus dalam skala besar, melainkan secara perlahan agar masih ada area resapan yang dapat menahan volume air hujan.
Ia menilai praktik tersebut dapat menjadi langkah kompromi antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Keseimbangan antara investasi, pertumbuhan ekonomi, dan keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan tata ruang maupun izin usaha.
"Bagaimana supaya balance antara perekonomian dengan kebencanaan. Maka harus diimbangi dengan keselamatan orang sekitar," katanya.
BPBD tetap berkomitmen melakukan upaya mitigasi bencana dilakukan agar dampak banjir dapat diminimalisasi.
Namun, tanggung jawab sosial perusahaan juga tegasnya, harus memberikan dampak langsung terhadap perlindungan lingkungan serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat sekitar wilayah operasional.
Ia menilai, dengan potensi banjir besar yang pernah terjadi, sudah saatnya kesiapsiagaan masyarakat di kampung melakukan latihan mitigasi agar mereka mengetahui langkah yang tepat saat kondisi darurat.
Seperti yang pernah terjadi juga sebutnya, pada Mei lalu banjir besar melanda lima kecamatan di Kabupaten Berau akibat kiriman air dari wilayah hulu sungai yang meluap.
Kecamatan yang terdampak saat itu yaitu Kelay, Segah, Sambaliung, Teluk Bayur, dan Gunung Tabur.
Bahkan banjir paling parah terjadi di Kampung Long La’ai dan Kampung Long Ayap, dengan genangan air yang merusak fasilitas umum, rumah warga, hingga memutus akses transportasi darat karena derasnya arus sungai dan banyaknya batang kayu yang terbawa banjir sehingga menutup jalur.
Nofian menegaskan potensi bencana serupa masih mungkin terjadi jika pengelolaan wilayah hulu tidak dilakukan dengan bijak dan upaya mitigasi tidak diperkuat.
Meski begitu, pihaknya tidak bisa memprediksi kapan banjir tersebut akan terjadi.
"Tapi di Berau langganan banjir pada bulan Oktober, November hingga Desember. Dalam satu tahun bisa terjadi 2-3 kali banjir," katanya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat berjalan agar kejadian banjir besar tidak menjadi siklus tahunan bagi Kabupaten Berau.
Sebelumnya, Pemkab Berau mulai menyusun dokumen rencana kontingensi sebagai upaya menghadapi risiko bencana banjir.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan, langkah ini dianggap penting mengingat banjir menjadi salah satu bencana rutin yang mengancam sejumlah wilayah di Berau.
“Sebagaimana kita amati bersama, banjir hampir setiap tahun menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Berau. Terutama di wilayah-wilayah rawan seperti Teluk Bayur, Sambaliung, Tanjung Redeb, hingga kampung-kampung sepanjang daerah aliran Sungai Segah dan Kelay,” ucapnya.
Beberapa wilayah yang pernah terdampak di antaranya Long Ayap, Merasa, Tumbit Melayu, dan Meraang.
Ia menilai, kondisi tersebut menuntut respons yang tidak hanya cepat, tetapi juga terencana dengan baik.
Karena itu, dokumen kontingensi yang sedang disusun diharapkan bisa menjadi pedoman dalam penanganan, termasuk pasca-bencana.
Selain berfungsi sebagai panduan teknis, penyusunan dokumen ini juga diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor.
Sei Juniarsih menegaskan, perlunya keterlibatan aktif dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah, TNI/Polri, dunia usaha, hingga masyarakat sipil.
“Ini harus menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Saya tidak ingin proses penyusunan ini hanya berhenti di kertas. Harus ada tindak lanjut berupa pelatihan, simulasi, koordinasi, dan alokasi sumber daya yang jelas,” tegasnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi