BERAU POST - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Berau menggelar High Level Meeting sebagai langkah proaktif menjaga harga pangan tetap stabil mejelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Dalam pertemuan itu, ada dua poin yang menjadi penekanan dalam menjaga harga pangan di masyarakat tetap stabil.
Di antaranya sebut Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rusnan Hefni, mengawasi jalur distribusi.
Dalam hal ini, Dia mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau mengawasi sejumlah ruas jalan baik antar-kecamatan maupun kabupaten/kota hingga provinsi untuk memastikan distribusi tidak terhambat.
Apalagi diakunya, belakangan hujan cukup intens terjadi di Berau, mengakibatkan potensi putusnya jalur distribusi akibat longsor berpeluang terjadi semakin besar.
"Tak hanya akses antar-kecamatan maupun kampung, tapi juga jalur distribusi dari kota maupun provinsi lain ke Berau," sebut Hefni.
Dia juga meminta adanya pendataan pada setiap jalur lalu melaporkannya ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
"Jangan sampai ada jalan putus, karena itu berisiko terhadap kelancaran distribusi. Lakukan survei berapa titik yang rawan, seperti dari Kecamatan Gunung Tabur (perkotaan, red) ke Kampung Tanjung Batu dan lainnya. Data berapa titik yang potensi longsor yang dapat mengakibatkan hambatan, lalu laporkan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)," sebutnya.
Dia juga menekankan pentingnya promosi kios pangan yang disediakan Dinas Pangan (Diskan), sehingga masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.
"Diskominfo Berau harus membantu mempromosikan kios pangan ini. Sepertinya masih belum masyarakat yang tahu keberadaannya, makanya tidak banyak masyarakat datang saja yang datang," tuturnya.
Sementara Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengatakan, pertemuan lintas sektor ini penting untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, koordinasi antara perangkat daerah diperlukan agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan efektif di lapangan.
“Pertemuan ini sangat penting karena melalui forum ini kita dapat merumuskan langkah-langkah strategis serta keputusan krusial yang akan menentukan arah kebijakan pengendalian inflasi di daerah kita ke depan,” ujarnya.
Terlebih TPID memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Said juga menyinggung rapat pengendalian inflasi yang sebelumnya dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan diikuti seluruh daerah secara luring maupun daring.
Rapat tersebut disebutnya menjadi pengingat bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi kerja bersama.
“Inflasi yang tidak terkendali akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Tanggung jawab kita sebagai bagian dari TPID adalah memastikan tugas pokok dan fungsi dijalankan dengan baik disertai langkah teknis yang tepat,” katanya.
Ditambahkannya, momentum akhir tahun biasanya memicu kenaikan permintaan barang dan jasa, sehingga potensi kenaikan harga harus diantisipasi sejak dini.
Ia mengingatkan agar jajaran pemerintah tidak membiarkan praktik spekulasi stok atau kenaikan harga yang tidak wajar.
“Kita semua memiliki tugas masing-masing sesuai kewenangan, namun yang terpenting adalah bagaimana kita bersinergi agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Stabilitas daerah harus tetap terjaga,” jelasnya.
Ia menyebut, kondisi inflasi daerah saat ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, ia menilai kewaspadaan harus tetap dijaga karena faktor lain seperti transportasi dan sektor kesehatan pernah menjadi pemicu lonjakan inflasi di Berau.
“Kita patut bersyukur tingkat inflasi relatif lebih terjaga. Namun tetap harus diwaspadai karena dinamika harga komoditas masih bisa berubah mengikuti situasi,” tambahnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi