BERAU POST – Dalam sidang paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 menjadi Perda, Minggu (30/11) Fraksi NasDem menyoroti kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Berau.
Melalui juru bicaranya, Liliansyah, menilai masih banyak OPD yang dinilai belum menjalankan tugas secara optimal, terutama terkait serapan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
Untuk itu, Dia mengingatkan Pemkab Berau agar tidak membiarkan kondisi ini berlarut-larut, terlebih ketika anggaran daerah sedang dilakukan efisiensi.
“Setelah diketok, anggaran yang ada harus segera diserap. Meskipun terjadi efisiensi. Jangan sampai anggaran sedikit, malah membuat OPD malas bekerja,” tegasnya.
Fraksi NasDem menilai sikap tidak sigap dan kurangnya inisiatif dari sejumlah OPD dapat menghambat jalannya pembangunan daerah.
Untuk itu, pihaknya meminta Bupati Berau meningkatkan fungsi pengawasan dan memastikan setiap OPD bekerja maksimal, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Sering kali program yang sudah direncanakan hanya menumpuk di meja. Eksekusinya lambat. Kami mendorong Bupati untuk lebih ketat mengawasi. Jangan sampai ada OPD yang bekerja seadanya,” tegasnya.
Secara khusus, pihaknya juga mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) pengawasan, untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan tepat waktu serta program pembangunan berjalan tanpa hambatan.
“Mohon bentuk satgas pengawasan. Ini menjadi sorotan Partai NasDem. Satgas harus bisa melakukan monitoring secara langsung,” lanjutnya.
Menurutnya, keberadaan Satgas akan membantu mendeteksi hambatan di lapangan, mengurai keterlambatan kerja, hingga mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis.
“Ibu Bupati juga semestinya tetapi memonitor secara berkala kinerja di masing-masing OPD. Jangan hanya menginstruksikan saja, tetapi harus bisa turun langsung ke lapangan,” tutupnya.
Adanya kritik tersebut direspons langsung Bupati Berau, Sri Juniarsih. Dirinya menyebut hal itu adalah sebagai salah satu bentuk ‘kasih sayang’ dari legislatif dalam peningkatan kualitas pelayanan seluruh OPD di Kabupaten Berau.
“Pasti semua saran dan masukan akan saya tampung. Karena ini untuk kebaikan bersama,” tuturnya.
Sri Juniarsih mengaku, Berau ke depan akan menghadapi tantangan besar dalam hal pelayanan hingga pembangunan.
Sehingga, dibutuhkan kerja yang penuh inovasi dan kreatif untuk memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan, terutama di tengah potensi menurunnya nilai belanja daerah.
“Kepala OPD memiliki peran krusial dalam memastikan roda organisasi berjalan efektif. Mereka diwajibkan memantau setiap kepala bidang hingga pegawai di level terkecil untuk mencegah kelalaian,” katanya.
Bahkan menurutnya, pihaknya pun akan turun secara langsung dalam pengawasan kinerja seluruh OPD atau dinas yang ada. “Ini memang akan menjadi bahan evaluasi kami di eksekutif,” tegasnya lagi.
Selain evaluasi tahunan, pihaknya juga mewajibkan setiap kepala OPD untuk memberikan laporan perkembangan kinerja minimal tiga bulan sekali. Laporan tersebut akan menjadi rujukan strategis pemerintah dalam memastikan target pembangunan berjalan sesuai harapan.
“Ada memang laporan dari setiap OPD itu, dan itu salah satu cara evaluasi kami,” sebutnya. (aky/sam)