BERAU POST – Upaya meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak kembali didorong Pemerintah Kabupaten Berau melalui pelaksanaan bimbingan teknis Konvensi Hak Anak bagi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), Kamis (27/11).
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah penguatan program KLA yang selama beberapa tahun terakhir terus dijalankan di daerah.
Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Keuangan Setkab Berau, Jaka Siswanta, menyampaikan, status KLA di Kabupaten Berau saat ini berada pada tingkat Madya.
Pencapaian tersebut menjadi progres berarti setelah selama tujuh tahun sebelumnya Berau berada pada predikat Pratama.
Peningkatan peringkat ini menunjukkan adanya kerja bersama berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak.
Ia menegaskan, peningkatan status masih perlu terus diperjuangkan. Untuk itu Dia mendorong kolaborasi lintas sektor agar Berau dapat mencapai level Nindya.
Diharapkannya seluruh pihak dapat memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan dan memastikan setiap anak di Berau memperoleh hak yang layak.
"Dengan sinergi yang berjalan baik, target tersebut bukan hal yang mustahil," katanya.
Makanya, bimtek tersebut dinilai penting sebagai bagian dari implementasi regulasi perlindungan anak.
Yakni Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak serta UU Nomor 35 Tahun 2014.
Aturan tersebut menjadi pijakan dalam pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan demi memastikan pemerataan hak anak, serta perlindungan khusus bagi anak yang rentan.
Diakunya, anak-anak Berau merupakan generasi yang kelak menjadi penentu masa depan daerah.
Karena itu, perlindungan harus menjadi komitmen bersama, termasuk memastikan mereka bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Sehingga keterlibatan seluruh unsur masyarakat dinilai penting agar perlindungan berjalan efektif.
Di sisi lain, Pemkab Berau telah menyiapkan landasan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 serta pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) melalui Keputusan Bupati Nomor 431 Tahun 2021.
Melalui wadah tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjamin terpenuhinya hak anak.
"Saya harap seluruh stakeholder dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung Berau menjadi daerah yang benar-benar layak anak, serta mampu memastikan hak anak terpenuhi sesuai aturan," katanya.
Sementara Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah menyampaikan, Kabupaten Berau pada tahun ini kembali mempertahankan status sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya.
Diakunya, ada beberapa catatan penting yang menjadi pertimbangan utama dalam evaluasi oleh Kementerian PPPA. Salah satunya ketersediaan ruang bermain anak di berbagai wilayah masih belum optimal.
“Kita kebanyakan di ruang bermain anak yang standar tertentu belum bisa dipenuhi,” ujarnya.
Selain itu, adanya rencana kolaborasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) terkait fasilitas bermain anak sebagaimana program Zona Selamat Sekolah (Zoss) yang diharapkan terealisasi tahun ini.
Pencapaian status Madya ini juga sebutnya, tidak terlepas dari koordinasi aktif antara DPPKBP3A dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi terus dilakukan dengan tujuan agar target naik ke kategori Nindya dalam dua tahun ke depan bisa tercapai.
“Karena tahun ini masih tetap Madya, mudahan dua tahun ke depan bisa naik jadi Nindya,” tegasnya.
Data sebelumnya menunjukan kemajuan Berau dari predikat Pratama pada 2023 ke Madya pada 2024, setelah melalui evaluasi ketat sejak 2018.
Namun untuk mencapai Nindya, pihaknya perlu lebih gencar dalam sejumlah indikator, termasuk pemenuhan sarana ramah anak di sekolah, rumah ibadah, dan ruang publik. (aja/sam)
Editor : Nurismi