BERAU POST - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau Tenteram Rahayu, ingatkan pemerintah kampung lebih kreatif dan mandiri dalam memanfaatkan anggaran kampung.
Hal ini dia sampaikan, menyusul adanya informasi resmi bahwa tahun depan akan terjadi pemangkasan dana desa maupun Alokasi Dana Kampung (ADK).
Kondisi tersebut membuat sejumlah program kampung perlu disesuaikan, agar tidak hanya terpaku pada rutinitas administratif semata.
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menyebut, penurunan dana transfer pusat sudah lama diprediksi.
Pemerintah daerah menurutnya, berkali-kali mengingatkan kampung bahwa ketergantungan pada dana transfer tidak selalu aman.
Ia mengatakan bahwa potensi lokal harus mulai digerakkan secara serius, terutama melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) atau unit usaha masyarakat yang dapat dikembangkan dan didukung oleh BUMK.
“Ini yang selalu kita khawatirkan selama ini, bahwa dana transfer itu tidak selalu besar, kita sudah ingatkan,” terangnya.
Tenteram menilai kerja sama antar-BUMK, antar-kampung, maupun kemitraan dengan perusahaan sekitar merupakan peluang yang sebenarnya sudah tersedia, namun belum dioptimalkan di banyak kampung.
Dalam kondisi anggaran terbatas, ia menegaskan bahwa kemitraan dan inovasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar kampung tetap dapat tumbuh secara ekonomi.
Ia menjelaskan, dalam situasi mendesak seperti pemangkasan anggaran justru bisa menjadi momentum bagi kampung untuk bergerak lebih kreatif.
Menurutnya, jika tidak dimanfaatkan sebagai pendorong perubahan, anggaran kampung hanya akan habis untuk memenuhi kebutuhan rutin seperti penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi, tanpa memberi dampak jangka panjang bagi masyarakat.
“Artinya potensi kampung kita 'gerakkan' melalui BUMK atau usaha ekonomi masyarakat yang didukung BUMK,” tuturnya.
Dalam arahannya, Tenteram meminta setiap kampung memastikan bahwa dana yang tersedia benar-benar memberi manfaat langsung bagi warga.
Mekanisme swakelola disebut sebagai salah satu cara paling realistis untuk menghidupkan perputaran ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan, pekerjaan pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur sederhana bisa dikerjakan dengan menggunakan tenaga kerja lokal sehingga masyarakat juga merasakan dampak ekonominya.
Ia menambahkan pentingnya menumbuhkan kemandirian kampung, karena stabilitas anggaran tidak bisa selalu dijadikan pegangan.
Dengan memperkuat BUMK dan unit usaha masyarakat, kampung dapat memiliki sumber pendapatan berkelanjutan yang tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer.
“Potensi kampung harus digerakkan agar ekonomi masyarakat bisa hidup,” ujarnya.
Ditegaskannya juga kreativitas, swakelola, dan kemitraan adalah kunci bagi kampung menghadapi pengurangan anggaran tahun depan.
Dengan dorongan ini, DPMK berharap setiap kampung mampu menyesuaikan strategi pembangunan dan ekonomi lokal agar lebih tangguh, mandiri, dan tidak tergantung sepenuhnya pada dana dari pusat.
Ketua Komisi I DPRD Berau Elita Herlina, juga mendorong pemerintahan kampung mengelola anggaran dengan maksimal.
Dirinya meminta program yang dijalankan dari anggaran kampung, diharapkan berdampak bagu masyarakat.
“Kita ingin program yang berjalan benar-benar bisa menyentuh masyarakat,” terangnya.
Sehingga, potensi kampung yang selama ini belum maksimal, bisa tergarap dengan maksimal.
Tentu, arahnya untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pemangkasan anggaran tidak menjadi momok, melainkan pemicu semangat kampung untuk terus tumbuh dan mandiri. (sen/sam)
Editor : Nurismi