BERAU POST– Wacana penurunan dana transfer dari pusat tahun depan membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus menyiapkan strategi baru untuk menjaga pendapatan daerah tetap stabil.
Kondisi itu mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau memperkuat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi.
Yang diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah ketika dukungan anggaran pusat tidak maksimal.
Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie, menyampaikan, langkah ini diambil karena kondisi dana transfer dari pusat diperkirakan mengalami penurunan.
Sehingga daerah harus lebih mengandalkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Upaya optimalisasi pendapatan daerah sudah disiapkan melalui beberapa strategi, salah satunya penerapan perangkat Transaksi Monitoring Device (TMD) pada sektor usaha tertentu.
Adapun perangkat tersebut akan dipasang pada hotel, tempat hiburan, dan restoran agar transaksi yang dilakukan pelaku usaha bisa tercatat secara langsung dan akurat.
"Pemasangan alat itu menjadi langkah pengawasan sekaligus transparansi pembayaran pajak daerah," ucapnya.
Penekanan terhadap peningkatan PAD ini juga sejalan dengan arahan Bupati Berau. Di mana pemerintah daerah ingin memastikan potensi PAD yang sudah ada benar-benar dimaksimalkan.
Sehingga hasilnya dapat dirasakan kembali oleh masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
Pemasangan TMD diharapkan menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah.
Selain itu, pihaknya juga tetap mendorong kesadaran wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi yang terus digencarkan.
Ia memastikan pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas, agar wajib pajak memahami kewajiban dan manfaat dari pajak daerah.
Edukasi ini bukan hanya ditujukan kepada pelaku usaha besar, tetapi juga kepada wajib pajak kategori lain yang berkontribusi terhadap PAD Berau.
Ia berharap dengan pendekatan tersebut, tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat secara bertahap.
"Kami juga selalu mengingatkan kepada wajib pajak untuk membayar dengan melakukan edukasi dan sosialisasi," katanya.
Untuk target pendapatan tahun depan, PAD ditetapkan sebesar Rp 450 miliar. Dari jumlah tersebut, target pajak daerah berada di kisaran Rp 168 miliar, sementara target retribusi daerah mencapai Rp 132 miliar.
Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan sebesar Rp 15,2 miliar, dan lain-lain PAD yang sah diprediksi dapat mencapai Rp 134,6 miliar.
"Seluruh komponen pendapatan tersebut akan kami optimalkan," katanya kepada Berau Post, belum lama ini.
Ia menilai tantangan pengelolaan PAD semakin besar, tetapi pihaknya akan tetap berusaha semaksimal mungkin agar target dapat tercapai sesuai rencana yang telah disusun.
Ia berharap dukungan masyarakat dan pelaku usaha dapat berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah, agar peningkatan pendapatan bisa lebih terukur dan progresnya dapat terlihat pada pelaksanaan anggaran tahun depan.
Sebelumnya, Bupati Berau Sri Juniarsih dalam upaya meningkatkan PAD tahun 2026 ada tujuh strategi utama yang akan dijalankan.
Di antaranya peningkatan optimalisasi pemungutan pajak daerah sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2023, penguatan pendataan hingga penagihan pajak berbasis teknologi, serta pengembangan peran perangkat daerah penghasil dan BUMD.
Pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan kemampuan masyarakat.
Selain itu, pelayanan publik juga terus diperbaiki sebagai langkah meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.
Pemerintah daerah turut memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame untuk koperasi dan UMKM sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan usaha lokal.
Adapun struktur rancangan APBD Kabupaten Berau tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 3,325 triliun.
Secara garis besar terdiri dari pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2,737 triliun.
Dengan rincian PAD Rp 450 miliar, pendapatan transfer Rp 2,270 triliun, lain-lain pendapatan sah Rp 16,8 miliar.
Belanja daerah direncanakan Rp 3,325 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp 2,022 triliun, belanja modal Rp 994,23 miliar, belanja tidak terduga Rp 30 miliar dan belanja transfer Rp 279,24 miliar.
Selanjutnya, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan yang direncanakan Rp 588,37 miliar yang bersumber dari prediksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan tidak ada.
Sri Juniarsih menegaskan, setiap jenis belanja telah ditetapkan target kinerjanya untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan akuntabel.
Penetapan alokasi mengacu pada standar harga satuan regional dan kebutuhan barang daerah sesuai regulasi. (aja/sam)
Editor : Nurismi