BERAU POST — Penilaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap penanganan kasus stunting menempatkan Kabupaten Berau pada posisi kesepuluh atau peringkat paling rendah di daerah.
Melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.381/2025 tentang Penetapan Hasil Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, menempatkan Berau berapa pada posisi buncit dengan 94 poin.
Situasi ini langsung mendapat respons dari Bupati Berau, Sri Juniarsih, yang menegaskan perlunya penguatan kerja lapangan dan ketepatan data agar kondisi tersebut tidak terulang pada evaluasi berikutnya.
Sri Juniarsih menilai, posisi tersebut bukan cerminan kemampuan daerah secara keseluruhan, melainkan lebih banyak dipengaruhi persoalan pemutakhiran data, pengawasan lapangan yang belum optimal, serta sinergi yang masih harus diperkuat antara berbagai pihak.
“Saya minta OPD memantau dengan ketat agar tidak terulang lagi,” tegasnya.
Ia menyebut, pemda telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Posyandu, termasuk alokasi kebutuhan per anak dan insentif kader, sehingga pemanfaatannya harus benar-benar maksimal.
Dalam upayanya memperbaiki penilaian tersebut, Ia menekankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memperhatikan kondisi di lapangan secara langsung, terutama dalam memantau perkembangan anak di setiap Posyandu.
Sri Juniarsih juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara kader Posyandu dan kader TP PKK untuk memastikan intervensi berjalan konsisten dan sesuai sasaran.
“Kita tidak ingin terus berada di urutan paling bawah, sehingga pengawasan data dan kinerja kader harus diperkuat,” ujarnya belum lama ini.
Ia juga menyebut bahwa Berau memiliki sumber daya alam melimpah, khususnya dari sektor kelautan yang seharusnya menjadi modal besar dalam menyediakan sumber pangan bergizi.
Karena itu, Dia berharap kemampuan tersebut dapat diterjemahkan dalam penanganan stunting yang lebih efektif melalui pemanfaatan bahan pangan lokal serta kampanye gizi yang lebih masif di tingkat kampung.
Dukungan terhadap langkah percepatan penanganan stunting juga datang dari DPRD Berau.
Anggota Komisi I, Thamrin, menyampaikan bahwa temuan Pemprov Kaltim harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk segera memperkuat koordinasi dan memastikan kinerja lapangan berjalan cepat serta tepat sasaran.
Ia menilai capaian tersebut menunjukkan adanya sejumlah pekerjaan rumah yang wajib segera ditangani secara menyeluruh oleh OPD teknis.
Menurutnya, stunting bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut kualitas generasi daerah ke depan.
Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan setiap program penurunan stunting tidak hanya berjalan administratif, tetapi juga benar-benar berdampak bagi keluarga yang menjadi sasaran utama.
“Ini fenomena serius, sehingga OPD harus bergerak cepat agar angka stunting bisa ditekan,” terangnya.
Thamrin menilai masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif melalui edukasi berkelanjutan, terutama terkait pola makan, sanitasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak.
Ia mendorong agar seluruh kampung memperkuat fungsi Posyandu, karena fasilitas tersebut menjadi garda terdepan dalam penanganan gizi buruk dan pemantauan kesehatan anak secara rutin.
Dengan berbagai evaluasi tersebut, Pemkab Berau diharapkan mampu memperbaiki peringkat dan menunjukkan keseriusan dalam menangani stunting, sehingga ke depan data penilaian provinsi dapat mencerminkan upaya nyata yang telah dilakukan di lapangan.
“Ini bukan tugas yang mudah, harus ada koordinasi cepat antarinstansi agar kolaborasi penanganan berjalan,” tutupnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi