BERAU POST – Program pemberdayaan kakao yang digarap Dinas Perkebunan (Disbun) Berau dipastikan tetap berjalan, meski tahun depan pemerintah daerah harus menghadapi 'badai' efisiensi anggaran dalam jumlah besar.
Penyesuaian fiskal tersebut diakui Kepala Disbun Berau, Lita Handini, menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan kualitas dan produktivitas kakao lokal yang dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan perkembangan positif.
Ditegaskannya, efisiensi anggaran memang tidak bisa dihindari. Pemerintah daerah sebelumnya telah mengumumkan rencana pengetatan belanja yang nilainya mencapai sekitar Rp 1,7 triliun.
Meski begitu, ia memastikan bahwa beberapa jenis bantuan untuk pemberdayaan petani kakao sejauh ini belum masuk dalam daftar kegiatan yang terkena pengurangan.
“Efisiensi itu berdampak pasti,” terangnya belum lama ini.
Ia menegaskan, instansinya tetap harus berhitung cermat pada setiap program yang dijalankan. Di tengah tekanan fiskal tersebut, Disbun tak ingin pemberdayaan kakao tersendat.
Lita menjelaskan, strategi kolaborasi dengan berbagai pihak akan menjadi solusi utama. Selama ini, sejumlah lembaga dan perusahaan memang sudah terlibat dalam pembinaan kakao Berau.
Termasuk Berau Coal (BC), organisasi konservasi YKAN, dan perusahaan seperti PT KASS yang tak hanya mengembangkan lahan namun juga menampung hasil panen petani.
Ia menyebut pola kerja sama lintas sektor itu sebagai pendekatan yang paling realistis untuk menjaga keberlanjutan program.
Efisiensi anggaran justru menjadi momentum memperkuat sinergi dengan pihak-pihak yang memiliki kepedulian sama terhadap pengembangan komoditas kakao.
“Solusinya menjalin kerja sama dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi yang komprehensif diperlukan agar daya saing kakao Berau tetap meningkat meski APBD terbatas.
Lita optimistis kerja kolaboratif akan mempercepat peningkatan kualitas kakao lokal, terutama dalam hal pengelolaan budidaya, standar pascapanen, hingga akses pasar.
Sebab, pihak swasta dan lembaga pendamping biasanya memiliki kapasitas teknis dan dukungan teknologi yang dapat mendorong petani mencapai standar yang lebih baik.
Menurutnya, kondisi anggaran yang terbatas bukan alasan untuk menghentikan langkah pengembangan.
Justru, situasi tersebut membuka peluang untuk memperluas pola pemberdayaan berbasis kemitraan, sekaligus mengukur efektivitas program melalui model kerja yang lebih efisien.
Ia pun berharap para petani tetap optimis dan terus meningkatkan kemampuan budidaya.
“Ini peluang untuk kita agar budidaya kakao bisa maju,” tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Berau, Sri Juniarsih, merespons pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Purbaya Yudhi Sadewa yang menekankan pentingnya penyerapan anggaran daerah secara optimal dan tepat sasaran.
Menurut Sri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau juga menaruh perhatian besar terhadap hal tersebut, terutama dalam upaya menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal yang ada.
Dirinya menyebut, Pemkab Berau terus berkomitmen memperbaiki tata kelola keuangan daerah, termasuk mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.
Pasalnya, dengan serapan yang baik dan efisiensi yang terjaga, pembangunan di Berau bisa tetap berlanjut dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mungkin kalau untuk serapan anggaran saya sudah imbau kepada OPD untuk meningkatkan serapan anggaran, sehingga mendapat perhatian agar membantu keterbatasan anggaran kita,” ujarnya, belum lama ini.
Bupati juga menuturkan, pihaknya secara berkala memantau capaian penyerapan anggaran setiap triwulan.
Evaluasi dilakukan agar OPD dapat mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan program dan kegiatan mereka. “Saya ingatkan mereka per triwulan,” katanya singkat. (sen/sam)
Editor : Nurismi