BERAU POST – Minimnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki lisensi penyelam profesional atau dive master khususnya yang bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau menjadi perhatian serius Bupati Berau, Sri Juniarsih.
Ia menegaskan, kondisi tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dan akan masuk dalam prioritas peningkatan kapasitas personel penanggulangan bencana ke depan.
“Ini persoalan penting, apalagi Berau punya wilayah perairan yang sangat luas dan rawan insiden maritim. Kalau dari sisi SDM saja belum siap, tentu akan menghambat upaya penyelamatan di lapangan. Ini akan kami evaluasi dan jadikan perhatian serius,” tegasnya saat diwawancara kemarin (31/10).
Menurut Sri Juniarsih, hal ini akan menjadi perhatian dan dirinya akan melakukan koordinasi dengan para stekholder terkait untuk membahas hal ini.
“Tentu ini hal yang memang harus kita perhatikan, dan akan kami koordinasikan terkait hal ini,” sebut dia
Pemerintah ditegaskannya akan menyedikan legalitas atau lisensi untuk para tim sehingga depan jika terjadi musibah kecelakaan air maka tim gabungan sudah siap.
“Tentu ini menjadi bahan evaluasi kami, sehingga jika terjadi peristiwa yang sama maka tim kita sudah siap menanggulanginya,” tutupnya.
Sebelumnya, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan kembali menjadi sorotan dalam penanganan insiden kecelakaan laut di Kabupaten Berau.
Kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat di wilayah perairan dalam diaku masih belum optimal.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Berau, Nofian Hidayat, menjelaskan bahwa proses evakuasi kapal karam di kedalaman sekitar 46 meter yang terjadi beberapa waktu lalu mengalami hambatan serius akibat terbatasnya personel penyelam bersertifikat tinggi.
“Diver yang dimiliki Pemkab Berau saat ini baru berlisensi advance diver, belum ada yang berstatus dive master. Padahal, di kedalaman seperti itu hanya penyelam dive master yang boleh turun dengan aman dan sesuai prosedur profesional,” ujarnya.
Keterbatasan tersebut membuat ruang gerak tim penyelamat menjadi terbatas. Dalam insiden tenggelamnya KM Mina Maritim 148 di perairan Talisayan, pihak BPBD bahkan harus meminta bantuan dari luar daerah untuk mendatangkan penyelam profesional.
“Risikonya sangat tinggi. Arus kuat, jarak pandang terbatas, dan di sekitar kapal ada jaring. Tanpa dive master, kami tidak bisa memaksakan ASN untuk turun karena taruhannya nyawa,” tegas Nofian.
Selain itu, BPBD Berau juga menghadapi kendala lain berupa tidak tersedianya fasilitas ruang hiperbarik (chamber) — alat vital untuk menangani penyelam yang mengalami dekompresi akibat naik ke permukaan terlalu cepat alat vital untuk menangani penyelam yang mengalami dekompresi akibat naik ke permukaan terlalu cepat.
“Chamber itu penting bukan hanya untuk penyelam, tapi juga bisa digunakan untuk perawatan kesehatan lain seperti gangguan saraf dan pemulihan cedera. Sayangnya, fasilitas ini belum tersedia di kawasan pesisir,” tambahnya.
Saat ini, fasilitas chamber terdekat hanya berada di Tanjung Redeb. Padahal, sebagian besar lokasi penyelaman dan kecelakaan laut di Berau berada jauh di wilayah pesisir seperti Talisayan dan Batu Putih yang berjarak lebih dari dua jam perjalanan.
“Kalau penyelam mengalami deco sickness, penanganan harus cepat. Dua jam saja bisa menyebabkan kelumpuhan, empat jam bisa fatal. Jadi waktu benar-benar krusial,” jelasnya.
Karena itu, BPBD Berau mendorong pemerintah daerah segera memperkuat kapasitas tanggap darurat maritim, termasuk menyiapkan ASN dengan lisensi penyelaman profesional serta menghadirkan fasilitas chamber di kawasan pesisir.
“Berau ini punya wilayah laut luas dan aktivitas maritim tinggi. Sudah seharusnya Pemkab punya penyelam ASN dengan lisensi rescue professional dan satu unit chamber yang bisa digunakan bersama untuk kepentingan keselamatan,” tutup Nofian. (aky/sam)
Editor : Nurismi