BERAU POST – Pemerintah Kabupaten Berau memastikan akan melakukan penyesuaian arah pembangunan tahun depan seiring kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Muhammad Said, menegaskan, langkah tersebut akan berdampak langsung pada kegiatan pembangunan terutama di sektor fisik.
“Tentu akan sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan,” ujar Said, Kamis (30/10).
Ia menambahkan, penghematan ini juga menyentuh pos perjalanan dinas dan operasional perkantoran. “Perjalanan dinas dan operasional kantor akan dipangkas,” katanya.
Said menjelaskan, pengurangan tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa kegiatan yang tetap berjalan adalah yang benar-benar prioritas dan memiliki pengaruh terhadap kepentingan masyarakat luas. “Pekerjaan fisik akan dikurangi dengan melihat skala prioritasnya,” tegasnya.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau telah menegaskan komitmennya untuk menyesuaikan arah pembangunan.
DPUPR akan fokus pada pekerjaan yang bersinggungan langsung dengan sektor perekonomian kerakyatan dan mendukung pengembangan pariwisata daerah.
Langkah efisiensi ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan fiskal daerah tanpa mengorbankan layanan dasar masyarakat.
Said memastikan, Pemkab Berau akan lebih selektif dalam menyusun rencana kerja agar setiap rupiah anggaran memberi manfaat maksimal.
"Kebijakan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa arah pembangunan Berau ke depan akan lebih terukur, efisien, dan berbasis kebutuhan mendasar masyarakat," bebernya.
Sebelumnya, DPUPR mulai memetakan arah kebijakan pembangunan tahun 2026. Langkah ini dilakukan menyusul potensi efisiensi anggaran yang akan diterapkan pemerintah pusat tahun depan.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan, mengatakan prioritas pembangunan tetap diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk penyelesaian pembangunan kantor-kantor pemerintahan yang belum rampung.
“Kalau kami arahannya jelas, prioritas kami standar pelayanan minimal, di antaranya lanjutan pekerjaan pembangunan kantor-kantor yang belum selesai,” ujarnya.
Untuk bidang jalan dan jembatan, Fendra menegaskan bahwa pembangunan jembatan fisik baru belum menjadi prioritas tahun depan.
Fokus utama masih diarahkan pada jembatan bailey yang dibutuhkan di wilayah pedalaman dan kawasan tertentu.
“Khusus pembangunan fisik jembatan baru belum diprioritaskan. Kecuali Jembatan Bailey, itu masih jadi atensi,” katanya.
DPUPR akan lebih memusatkan perhatian pada pembangunan dan preservasi jalan, terutama yang berorientasi pada penguatan ekonomi rakyat dan pariwisata daerah.
Fendra menilai infrastruktur yang langsung bersinggungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi kunci pemerataan manfaat pembangunan.
“Prioritas kami pembangunan jalan dan preservasi jalan yang mendukung sektor pertanian dan pariwisata. Kita mengejar asas kebermanfaatan yang terdekat,” jelasnya.
Meski demikian, arah kebijakan tersebut masih akan disesuaikan dengan besaran anggaran tahun 2026.
Hingga kini, pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa porsi anggaran daerah yang akan diterima, terutama di tengah kebijakan efisiensi nasional. (sen/sam)
Editor : Nurismi