BERAU POST - Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Kaltim bersama Kelompok Kerja (Pokha) Stabilisasi Pasokan Pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaksanakan inspeksi mendadak (sidak), melihat penjualan beras apakah sudah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kabupaten Berau.
Tim gabungan melaksanakan pengawasan dengan melakukan pengecekan acak kepada pedagang beras di Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD) Berau Jumat (24/10) pagi.
Dalam pengecekan tersebut, masih banyak didapati pedagang yang menjual beras tidak mengacu pada HET.
Padahal kata Kasubdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kaltim, AKBP Haris Kurniawan, sesuai dengan HET yang berlaku, untuk zona dua yakni wilayah Sumatera (selain Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan ditetapkan HET untuk kualitas Premium di Rp 15.400, kualitas Medium di Rp 14.000, dan SPHP Rp 13.100 di masing-masing per kilogram.
“Rata-rata masih di atas harga HET yang berlaku, di angka Rp 16.000 sampai Rp 17.000, ada yang juga Rp 17.000 per kilogram,” ucapnya di sela sidak.
Dari hasil pengecekan acak, diketahui para pedagang beralasan menetapkan harga tinggi itu karena mendapatkannya dari distributor juga dengan harga yang tinggi.
Sehingga, penjualan di atas HET tak bisa terelakkan. Berbekal informasi tersebut, tim gabungan langsung mengecek dua distributor yang ada.
“Pengakuan dari yang bersangkutan (pedagang, red) adalah harga beli dari asal (distributor, red) barang itu sudah lumayan tinggi,” sebutnya.
Terpisah, Ketua Pokja Stabilisasi Pasokan Pangan sekaligus perwakilan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Yudhi Harsatriadi Sandyatma, menerangkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan sidak sendiri sudah dilakukan di beberapa kota dan kabupaten lain di Kalimantan Timur.
Dirinya menerangkan, dari panel harga pangan yang dikelola Bapanas, menunjukkan tren penurunan harga di Balikpapan, Samarinda, dan Berau.
Termasuk di Penajam Paser Utara, meski disebutnya cukup sulut terjadi penurunan harga untuk Penajam Paser Utara. Namun pada kenyataannya, hasil sidak memberikan hasil sebaliknya.
Yudhi menerangkan, pada umumnya kendala paling dasar yang menyebabkan ketimpangan harga antara ketetapan yang diatur regulasinya dengan harga yang ada di lapangan adalah panjangnya rantai pemasok. Sehingga hal tersebut menimbulkan kenaikan harga di setiap rantainya.
“Kendala yang dihadapi, tidak hanya dari sisi distributor ya, tapi juga para pendagang pengecer, kuncinya di panjangnya rantai pasok, termasuk juga harganya sudah terlalu tinggi di atas harga yang tinggi di wilayah pemasoknya ataupun produsenya,” terangnya.
Dari informasi yang dia peroleh saat pelaksanaan pengecekan acak termasuk ke distributor, beras yang ada di Berau bersumber dari Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim).
Di mana harga produk dari dua wilayah tersebut sudah tinggi, sehingga ketika disalurkan ke wilayah lain dengan rantai pasok yang panjang menyebabkan kenaikan harga.
“Sehingga kami tim satuan tugas nanti akan melacak untuk tempat-tempat lokasi yang menjadi sumber pasokan yang ada di Kalimantan Timur ini,” paparnya.
Dengan demikian, diharapkan harga pemasok bisa turun dan harga di lapangan bisa lebih stabil sesuai regulasi yang ditetapkan. (sen/sam)
Editor : Nurismi