BERAU POST – Bupati Berau, Sri Juniarsih, menilai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dengan sejumlah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di Kabupaten Berau merupakan langkah positif dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan daerah.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi yang wajar dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap badan usaha milik daerah.
“RDP yang diikuti oleh perusda saya rasa hal yang wajar, untuk transparansi pengelolaan perusahaan,” ujarnya kemarin (14/10)
Bupati memastikan tidak mempersoalkan terkait pelaksanaan RDP tersebut. Justru melalui forum tersebut, perumda dapat menerima masukan konstruktif dari DPRD untuk memperbaiki manajemen dan kinerja mereka ke depan.
“Tidak ada masalah kalau terkait hal itu, sehingga mereka bisa berbenah ketika dievaluasi oleh legislatif,” katanya.
Dia berharap hasil dari evaluasi tersebut dapat mendorong perusahaan daerah di Berau menjadi lebih adaptif dan kreatif dalam mencari peluang usaha baru.
Hal ini dinilai penting, agar perumda tidak hanya bergantung pada usaha konvensional, tetapi mampu membaca kebutuhan pasar dan potensi daerah yang terus berkembang.
“Perusda harus bisa memperbaiki kinerja dan lebih kreatif untuk menangkap peluang usaha,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sri Juniarsih menyampaikan harapannya agar seluruh perumda di Berau mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan demikian, keberadaan perusahaan daerah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan, kita harap perusda bisa mendapatkan pendapatan yang baik, kemudian memberikan pendapatan yang sepadan kepada daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, peningkatan kontribusi perumda terhadap PAD akan menjadi salah satu penopang penting dalam memperkuat agenda pembangunan daerah di berbagai sektor.
“Pendapatan yang baik dari perumda, akan membantu memperkuat agenda pembangunan daerah ke depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah perumda Berau dipanggil mengikuti RDP yang dilaksanakan di Kantor DPRD Berau.
Mulai dari PT Indo Pusaka Berau (IPB), PT Hutan Sanggam Berau (HSB) dan terbaru Perumda Bhakti Praja, menyusul rendahnya kontribusi masing-masing perumda untuk PAD Berau.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie, menjelaskan, berdasarkan data yang pihaknya miliki, dalam kurun lima tahun terakhir selalu ada saja yang tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
PT Indo Pusaka Berau (IPB) diakunya, gagal mencapai target di tahun 2020, 2021, dan 2023. Sedangkan Perusaahan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal, gagal mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 dan 2024.
Adapun PT Hutan Sanggam Berau (HSB) dalam lima tahun terakhir, hanya gagal mencapai target di tahun 2024 lalu.
"Data yang kami miliki, hanya satu lembaga keuangan Bankaltimtara tercatat paling konsisten dalam memenuhi target yang telah ditentukan," ujarnya.(sen/sam)
Editor : Nurismi