BERAU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata, menyusul arah pembangunan ekonomi agar tidak lagi bergantung pada sektor tambang.
Melalui kegiatan presentasi laporan draft akhir kajian strategi pengembangan pemasaran pariwisata Kabupaten Berau 2026–2030, pemerintah daerah bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) mematangkan strategi pengembangan promosi wisata agar lebih efektif, relevan, dan
berkelanjutan.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Endah Ernany Triariani, mengatakan, sektor pariwisata menjadi salah satu unggulan daerah yang diharapkan mampu mendorong kontribusi ekonomi di luar sektor tambang.
Menurutnya, Berau perlu berinovasi agar potensi wisata yang besar dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Beberapa hal terkait pemasaran pariwisata memang masih menjadi kendala. Namun kami melihat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah berupaya menyusun Renstra 2025–2029 yang memuat sejumlah program penguatan promosi,” ujarnya.
Bahkan, dukungan anggaran untuk pariwisata juga meningkat. Pada APBD murni 2026, alokasi dana untuk kegiatan pemasaran sudah cukup besar, meskipun belum seluruhnya dapat direalisasikan sesuai usulan.
Di sisi lain, tantangan fiskal juga meningkat karena adanya penurunan signifikan pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Semua daerah termasuk Berau, mengalami penurunan TKD yang cukup tajam. Kalau sebelumnya total APBD kita mencapai Rp 4,7 triliun, setelah penurunan hanya sampai Rp 1,6 triliun saja," ucapnya.
Sementara PAD tahun depan diperkirakan hanya Rp 450 miliar atau kurang dari 10 persen dari total pendapatan.
Kondisi itu membuat Pemkab Berau harus lebih kreatif menggali sumber pendanaan lain, terutama dari sektor pariwisata.
Salah satunya melalui dukungan dana dari pemerintah provinsi, baik lewat belanja langsung maupun bantuan keuangan (bankeu).
Namun untuk 2026, hingga kini belum ada kepastian terkait alokasi bankeu provinsi.
“Biasanya tahun sebelumnya sudah ada data yang perlu ditindaklanjuti. Tahun lalu, nilainya sekitar Rp 360 miliar. Tapi karena adanya pengurangan DBHDR hampir 75 persen, maka otomatis berimbas pada bantuan provinsi, termasuk untuk infrastruktur jalan menuju objek wisata,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, beberapa proyek jalan provinsi seperti ruas Lenggo, Batu Putih, merupakan akses penting menuju kawasan wisata yang turut memperlihatkan peran besar pemerintah provinsi terhadap pengembangan pariwisata Berau.
Karena Berau ditetapkan sebagai daerah pengembangan industri pariwisata, dukungan dana dari pemerintah provinsi diharapkan tetap dapat dialokasikan untuk menunjang promosi dan pengembangan destinasi unggulan di Berau.
Sementara Kepala Pusat Studi Pariwisata UGM, Mohamad Yusuf, menyampaikan, kajian strategi pemasaran pariwisata Berau 2026–2030 disusun melalui berbagai tahapan, mulai dari studi literatur, riset pustaka, hingga survei lapangan di sejumlah destinasi prioritas.
“Prosesnya cukup panjang, kali ini kami memaparkan laporan akhir. Kami masih membuka ruang masukan agar hasil kajian ini semakin tajam dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Menurutnya, inisiatif Berau untuk menyusun strategi pemasaran pariwisata di tengah kondisi keuangan yang ketat menunjukkan komitmen kuat daerah dalam membangun kemandirian ekonomi.
“Di tengah keterbatasan anggaran, semangat untuk tetap bergerak dan mandiri ini patut diapresiasi,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan, pariwisata merupakan sektor yang memiliki multiplier effect tinggi dengan investasi relatif kecil namun mampu memberikan dampak luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, strategi pemasaran yang tepat sangat dibutuhkan agar potensi wisata Berau bisa memberikan hasil maksimal.
“Dengan sumber dana yang terbatas, strategi pemasaran harus efektif dan relevan. Kami melihat arah pengembangan pariwisata Berau sudah menuju ke sana,” ujarnya.
Dari sisi supply, ketersediaan sumber daya wisata di Berau sangat melimpah dengan sebaran destinasi yang merata di berbagai kecamatan.
Sementara dari sisi pasar (market), kunjungan wisatawan ke Berau didominasi kelompok muda, khususnya generasi Z, yang sangat aktif menggunakan media sosial. Karena itu, strategi pemasaran yang berbasis digital menjadi penting.
“Pendekatan yang kami usulkan meliputi analisis Segmentasi, Target, dan Posisi (STP) destinasi. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui branding, advertising, dan selling dengan memanfaatkan media sosial dan kanal digital milik pemerintah daerah,” terangnya.
Dalam kajian tersebut, Berau juga diposisikan sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata provinsi (KSPP) berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (Ripparprov) Kalimantan Timur.
Ada dua kawasan besar yang masuk dalam delineasi KSPP yakni Derawan, Bidukbiduk dan sekitarnya, serta Sangkulirang Mangkalihat yang mencakup Kabupaten Berau dan Kutai Timur.
“Dengan potensi alam seperti Derawan, Maratua, Sangalaki, Kakaban, hingga kawasan karst Sangkulirang Mangkalihat, Berau memiliki modal besar untuk menjadi destinasi unggulan Kalimantan Timur,” ucapnya.
Pihaknya berharap dokumen strategi ini bisa menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang lebih terarah, khususnya di bidang promosi dan pemasaran wisata.
“Semoga hasil kajian ini membantu Berau memperkuat posisi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di Kalimantan Timur,” tutupnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi