BERAU POST – Wakil Bupati Berau, Gamalis, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendorong adanya penguatan tata kelola yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
Hal itu disampaikan Gamalis, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) MBG yang berlangsung di ruang rapat Sangalaki Setkab Berau, Rabu (8/10).
Gamalis mengatakan, FGD ini merupakan forum strategis yang sangat penting untuk membahas berbagai tantangan dan kebutuhan teknis dalam pelaksanaan MBG di daerah.
Ia menyoroti belum adanya pedoman pelaksanaan MBG yang baku di tingkat daerah, serta masih minimnya regulasi spesifik yang mengatur teknis pelaksanaan MBG antarwilayah.
"Hingga saat ini belum ada satu pedoman pelaksanaan MBG di tingkat daerah. Per daerah juga belum diatur secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan kendala teknis dengan permasalahan yang berbeda-beda,” ungkapnya.
Maka dari itu, dibutuhkan penanganan dan rekomendasi kebijakan yang tepat, sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Menurutnya, karakteristik wilayah sangat memengaruhi bagaimana MBG seharusnya dijalankan.
Oleh karena itu, koordinasi antarinstansi dan antarwilayah menjadi sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan.
"Dalam hal ini, Kabupaten Berau merumuskan perencanaan dan pengelolaan MBG yang sesuai dengan karakteristik lokal. Ini akan menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung program MBG agar benar-benar tepat sasaran," tegasnya.
Ia juga memaparkan, saat ini sudah terdapat tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Berau.
Ketiganya berada di Gedung Widargo Polsek Tanjung, di Kelurahan Karang Ambun, dan Gunung Panjang. Ke depan, Pemkab Berau juga berencana menambah jumlah SPPG untuk menjangkau seluruh pelajar yang ada di wilayah Berau.
Pemkab Berau lanjutnya, memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, sejahtera, dan berbudi luhur.
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pelaksanaan program pencegahan stunting dan peningkatan gizi masyarakat, melalui diversifikasi konsumsi pangan dengan pendekatan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), berbasis potensi pangan lokal.
"Kami menyadari bahwa sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, dukungan terhadap program MBG adalah bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat, baik secara fisik maupun mental," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Gamalis juga mengungkapkan bahwa FGD MBG kali ini akan membahas pemetaan kebutuhan dan tantangan pelaksanaan program berdasarkan tipologi daerah.
Faktor-faktor seperti kondisi geografis, sosial, ekonomi, infrastruktur, dan kelembagaan menjadi variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program.
"Termasuk bagaimana mekanisme distribusi dan pengawasan program MBG ini dilaksanakan. Untuk itu, saya minta OPD yang ditunjuk sebagai daerah sumber, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, DTPHP, DPMK, dan Dinas Pendidikan, agar menyampaikan informasi secara rinci kepada Badan Gizi Nasional," jelasnya.
"Kita semua berharap program ini berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi generasi penerus kita di Kabupaten Berau," tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, mengatakan, pihaknya berperan untuk memastikan pangan segar asal tumbuhan yang digunakan di dapur MBG aman untuk dikonsumsi.
Tim dari Dinas Pangan bertugas memeriksa keamanan pangan segar asal tumbuhan sebelum dimasak.
Sementara proses memasak hingga penyajian menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. “Kami memastikan pangan segar yang belum dimasak itu aman dikonsumsi,” jelasnya.
Dijelaskan, pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan rapid test. Melalui tes cepat ini, hasil yang diperoleh dinilai cukup akurat.
Namun, diakuinya belum semua bahan telah diuji, sebab sebagian logistik sudah habis digunakan.
Pasokan bahan ke dapur MBG yang bersifat harian dan langsung digunakan, membuat tim tidak bisa melakukan pengecekan menyeluruh.
Ketentuan tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku, di mana dapur MBG tidak diperbolehkan menyimpan stok bahan makanan.
Larangan itu menjadi salah satu persyaratan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). (aja/sam)
Editor : Nurismi