BERAU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan kesiapan untuk menindaklanjuti empat arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penyesuaian belanja daerah menyusul dinamika Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menegaskan, langkah efisiensi akan menjadi pilihan utama agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal meski terjadi pemangkasan.
Menurutnya, penurunan atau pemangkasan TKD tidak bisa dianggap ringan karena berdampak signifikan pada seluruh daerah, termasuk Berau.
“Namanya pemangkasan TKD itu pasti berpengaruh, pasti luar biasa dan signifikan,” ungkapnya diwawancara kemarin (1/9).
Said menjelaskan, imbas yang paling terasa ialah pengurangan alokasi pada belanja fisik maupun infrastruktur.
Karena itu, strategi yang ditempuh Pemkab adalah memprioritaskan efisiensi di setiap perangkat daerah.
“Tinggal nanti dinas-dinas yang pertama efisien pasti, kemudian menunda pekerjaan yang bisa ditunda. Otomatis pekerjaan fisik dan infrastruktur akan berkurang,” katanya.
Di sisi lain, upaya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang terus diupayakan. Namun Said menilai, opsi tersebut tidak bisa dimaksimalkan dalam waktu singkat tanpa menimbulkan beban baru bagi masyarakat.
“Kalau memaksimalkan pendapatan, kita upayakan lah. Mudah-mudahan. Tapi kalau meningkatkan PAD dalam bentuk pajak dan retribusi akan membebani masyarakat,” jelasnya.
Ditambahkannya, Pemkab Berau akan menyesuaikan belanja dengan kondisi keuangan yang ada.
Efisiensi menurutnya, merupakan langkah realistis sekaligus sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat.
“Mudah-mudahan lah, kalau saya lihat kalau memaksimalkan potensi lain tidak terlalu maksimal. Yang pasti penyesuaian belanja dan efisiensi,” ucapnya.
Dengan demikian, Said menegaskan bahwa Pemkab tidak ingin gegabah menambah beban masyarakat melalui pungutan baru, melainkan fokus mengefektifkan belanja agar program prioritas tetap berjalan.
“Kita akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” tambahnya.
Arahan Mendagri sendiri menekankan empat hal penting bagi daerah dalam menghadapi dinamika TKD tahun depan, yaitu menjaga efisiensi belanja, mengutamakan program prioritas, memaksimalkan sumber pendapatan yang sah, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Menanggapi itu, Pemkab Berau menyatakan komitmennya untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat agar tidak terganggu, meskipun ruang fiskal semakin terbatas.
Said menyebut penyesuaian perlu dilakukan dengan hati-hati agar pembangunan daerah tidak tersendat.
“Kalau efisiensi memang jadi jalan utama. Tapi pelayanan kepada masyarakat jangan sampai terabaikan. Itu yang akan kami jaga,” tutupnya.
Dilansir dari rilis Kementerian Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya langkah strategis dalam menyikapi dinamika TKD.
Arahan tersebut disampaikan Mendagri pada Rapat Konsinyering Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (28/9).
Dalam arahannya, Mendagri mengingatkan agar jajaran Kemendagri meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda.
Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan pusat dapat terlaksana secara efektif di daerah meski di tengah pengalihan TKD.
“Perlu ada langkah antisipatif dan strategi yang jelas agar dinamika Transfer ke Daerah tidak mengganggu program pembangunan maupun pelayanan masyarakat,” tegas Mendagri.
Ia juga telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) agar pengalihan TKD mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Dengan demikian, Pemda tetap mampu menjalankan tugas sesuai Undang-Undang (UU), termasuk menyangkut pelayanan dasar.
Mendagri memaparkan, setidaknya terdapat empat langkah yang harus diperhatikan Pemda.
Pertama, melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan maupun perawatan sarana dan prasarana kantor.
Kedua, menggali potensi pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti adanya pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.
Kemudian Pemda juga dapat menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan berusaha dan mendorong efektivitas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga.
Ketiga, Mendagri meminta Pemda memanfaatkan program-program prioritas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Menurutnya, sinergi dengan agenda nasional akan memperkuat pembangunan daerah.
Keempat, Mendagri mendorong lahirnya inovasi dan terobosan kreatif di setiap daerah.
Ia mencontohkan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) yang membuka peluang ekspor tanaman hortikultura ke Singapura.
Inovasi tersebut dinilai mampu menggerakkan perekonomian lokal, sekaligus memperluas akses pasar internasional.
“Daerah harus berani mencari terobosan baru yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Dengan begitu, meskipun terjadi dinamika TKD, roda pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” tandasnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi