BERAU POST – Kunjungan Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang juga Senator asal Kalimantan Timur, Andi Sofyan Hasdam, ke Kabupaten Berau kembali menguatkan isu pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan (BPS).
Kedatangan mantan Wali Kota Bontang pada Kamis (25/9) lalu itu disebut untuk memastikan kembali komitmen pemerintah daerah dalam menyikapi aspirasi masyarakat terkait rencana pemekaran tersebut.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, yang ditemui usai menghadiri rapat paripurna DPRD Berau, Senin (29/9) tak mau bicara banyak terkait hal itu.
Dia mengaku baru saja kembali kegiatan di luar daerah, sehingga belum sempat berkoordinasi secara langsung dengan jajaran pemerintah daerah terkait kunjungan tersebut.
“Aku belum ngantor memang, baru landing hari ini (Senin, red) dan langsung menghadiri paripurna. Jadi belum ada komunikasi dengan jajaran di lapangan,” kata Sri Juniarsih.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa isu pemekaran DOB BPS cukup sering muncul di tengah masyarakat, khususnya saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke wilayah pesisir selatan.
Aspirasi itu menurutnya wajar disampaikan, mengingat jarak dan tantangan pelayanan publik yang masih menjadi persoalan klasik di wilayah tersebut.
“Ya tentu ini akan dilihat ke depan seperti apa nanti. Selama kunjungan ke pesisir, kami sering mendengar dari masyarakat soal pemekaran DOB BPS. Namun kan semua harus dijalankan sesuai regulasi, dan tidak mudah juga,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta mengambil langkah cepat tanpa melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.
Proses pemekaran daerah kata dia, menyangkut kajian menyeluruh, mulai dari kesiapan administrasi, keuangan, infrastruktur, hingga sumber daya manusia.
“Kalau kita mendukung saja terus. Juga (kalau, red) soal akan dipertimbangkan, iya (dipertimbangkan dilakukan pemekaran BPS, red),” ujarnya.
Kunjungan Andi Sofyan Hasdam, yang memastikan terwujudnya DOB BPS, disebut sebagai bagian dari upaya DPD RI dalam mengawal aspirasi daerah-daerah yang ingin mendapatkan pelayanan lebih dekat melalui pemekaran.
Meski belum memberikan sikap lebih jauh, Sri Juniarsih menegaskan pemerintah daerah akan terus mencermati perkembangan dan menyikapi dinamika yang terjadi, dengan tetap menempatkan regulasi sebagai acuan utama.
Sebelumnya, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Andi Sofyan Hasdam, saat berkunjung ke Berau bertemu dengan sejumlah pejabat daerah, termasuk Sekretaris Kabupaten Berau Muhammad Said, serta Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto.
Pertemuan itu menjadi ajang konsolidasi, untuk memastikan sejauh mana komitmen pemerintah daerah dan legislatif dalam mendukung pemekaran BPS.
“Target kita dalam waktu dekat rapat dengan Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DOB,” ujar Sofyan belum lama ini.
Ia menegaskan, sejak masa Wakil Presiden RI 10 dan 12, Jusuf Kalla hingga Wakil Presiden RI 13 Ma’ruf Amin, tidak ada pembukaan DOB baru.
Namun tahun ini pihaknya akan mendorong agar pemerintah pusat membuka kembali ruang pemekaran dengan mekanisme terbatas.
“Misalnya dua per provinsi. Dari 198 usulan yang ada, Kaltim saya usahakan tiga, Kutai Utara, Paser Selatan, dan BPS,” katanya.
Menurut Sofyan, Berau Pesisir Selatan memiliki potensi besar untuk berdiri sendiri. Sektor pariwisata dan kelautan dinilai sangat mendukung kemandirian ekonomi.
Ia menambahkan, DOB tidak hanya sekadar pemekaran, melainkan kebutuhan riil masyarakat.
Jarak tempuh yang jauh antara pusat pemerintahan dan wilayah pesisir membuat pelayanan publik sulit diakses.
“Biduk dan Tanjung ini kan jauh. Jadi memang perlu, bukan hanya ikut-ikutan pemekaran,” ujarnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi