BERAU POST – Wacana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan (BPS) kembali mencuat setelah diperjuangkan oleh Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam.
Mantan Bupati Berau periode 2005–2015, Makmur HAPK, mengaku gagasan itu bukan hal baru.
Usulan pemekaran bahkan sudah bergulir sejak ia masih menjabat sebagai kepala daerah.
Makmur menjelaskan, aspirasi pemekaran mulai muncul di akhir periode pertamanya, lalu menguat di periode kedua.
Menurutnya, suara masyarakat pesisir kala itu mendorong perlunya daerah baru agar pelayanan lebih dekat dan pembangunan lebih merata.
“Waktu saya menjabat di periode kedua sudah ada usulan itu. Aspirasi dari pesisir memang berkembang,” ujarnya diwawancara kemarin (26/9).
Untuk menyiapkan rencana itu, Makmur menekankan pembangunan infrastruktur dasar.
Sebutnya, pembangunan Rumah Sakit Pratama Talisayan menjadi salah satu bukti nyata komitmen pelayanan.
“Bahkan setiap kecamatan sudah ada puskesmas permanen, supaya tidak perlu lagi jauh-jauh ke Tanjung Redeb,” jelasnya.
Makmur pun menyambut positif langkah Andi Sofyan Hasdam yang kini mengawal usulan pemekaran ke tingkat nasional.
Ia menilai kondisi Berau Pesisir Selatan sudah semakin siap. “Saya respons dengan baik apa yang dilakukan Pak Andi Sofyan Hasdam,” katanya.
Menurut Makmur, dari sisi infrastruktur, pesisir Berau kini jauh lebih layak.
Ia menyebut sejumlah fasilitas vital seperti ketersediaan listrik, pembangunan jembatan Talisayan yang menghubungkan kecamatan pesisir, serta akses jalan yang sudah tersambung semakin memperkuat kesiapan daerah.
“Berau saya rasa sudah layak dikembangkan. Bukan kita yang meminta, tapi aspirasi tokoh masyarakat di pesisir,” ucapnya.
Tuturnya, saat pengusulan dahulu, DPRD Berau sudah sepakat tanpa konflik. “Saya bersama DPRD menghadap perwakilan DPD, bahkan sudah lengkap semua persyaratan. Kami juga sudah ke Kemendagri pada masa Presiden ke-6, SBY,” ungkapnya.
Pemerataan pembangunan menurut Makmur, sudah terlihat jelas. Namun, yang lebih penting, adalah pendekatan pelayanan publik agar masyarakat di lima kecamatan pesisir bisa terlayani dengan baik. “Pendekatan pelayanan masyarakat yang jadi inti,” tuturnya.
Dia juga menyinggung perkembangan wisata di kawasan pesisir yang kian pesat. Walaupun sektor sumber daya alam menurun, potensi pariwisata bisa menjadi pendorong utama kemandirian.
“Kalau SDA tidak ada lagi, perkembangan wisata cukup bagus. Ini keinginan tokoh masyarakat di lima kecamatan, ya kita dukung,” katanya.
Makmur menambahkan, sejak awal bersama Wakil Bupati Rifai, ia telah menyiapkan fasilitas dasar untuk mendukung rencana pemekaran.
“Rumah sakit pratama waktu itu hanya dua, di Talisayan dan Maratua. Itu bagian dari persiapan,” ucapnya.
Meski begitu, ia mengingatkan agar pemekaran tidak dilakukan terburu-buru. “Kalau Berau dimekarkan sudah siap dengan SDM dan pendukung lainnya. Tapi jangan sampai buru-buru, lalu tidak siap,” pesannya.
Saat ini, dia menilai kondisi Berau jauh lebih matang dibanding dulu. Pembangunan kantor kecamatan, rumah sakit, hingga kesiapan infrastruktur pendukung menjadikan wilayah pesisir semakin layak menjadi daerah otonom baru.
“Memang pusatnya masih jadi perdebatan. Talisayan itu kecamatan tertua, dulu pesisir hanya Talisayan. Tapi secara prinsip, ini sudah layak,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Andi Sofyan Hasdam, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Berau.
Senator asal Kalimantan Timur itu datang untuk memastikan semangat perjuangan pemekaran DOB BPS tetap sama kuatnya seperti saat pertama kali diusulkan pada 2011 lalu.
Dalam kunjungannya, Sofyan Hasdam bertemu dengan sejumlah pejabat daerah, termasuk Sekretaris Kabupaten Berau Muhammad Said, serta Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto.
Pertemuan itu menjadi ajang konsolidasi untuk memastikan sejauh mana komitmen pemerintah daerah dan legislatif dalam mendukung pemekaran BPS.
“Target kita dalam waktu dekat rapat dengan Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DOB,” ujar Sofyan belum lama ini.
Ia menegaskan, sejak masa Wakil Presiden RI 10 dan 12, Jusuf Kalla hingga Wakil Presiden RI 13 Ma’ruf Amin, tidak ada pembukaan DOB baru.
Namun tahun ini pihaknya akan mendorong agar pemerintah pusat membuka kembali ruang pemekaran dengan mekanisme terbatas.
“Misalnya dua per provinsi. Dari 198 usulan yang ada, Kaltim saya usahakan tiga, Kutai Utara, Paser Selatan, dan BPS,” katanya. (sen/sam)
Editor : Nurismi