BERAU POST – Harapan masyarakat terhadap kepastian pembangunan Jembatan Kelay III masih cukup panjang.
Proyek strategis yang digadang-gadang menjadi akses penting penghubung antarwilayah itu diketahui belum masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun depan yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Benny Sepriady Panjaitan, menjelaskan, pembangunan jembatan belum bisa dianggarkan karena masih ada persoalan lahan yang belum tuntas.
“Sepertinya belum bisa, karena masih ada lahan yang belum clear,” ujarnya diwawancara kemarin (4/9).
Sebutnya, lahan yang dimaksud berada di sisi Singkuang dan Limunjan. Proses pengadaan lahan di kedua sisi tersebut belum tuntas sehingga pemerintah belum berani mengalokasikan anggaran untuk memulai pekerjaan fisik. “Kalau untuk membangun, belum clean and clear kita belum berani,” kata Benny.
Padahal menurutnya, perencanaan awal dan review desain jembatan sudah selesai dilakukan. Bahkan sebagian dokumen pengadaan tanah sudah mulai diproses.
Namun, tahapan pemberkasan lainnya membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
“Perencanaannya sebenarnya sudah ada, tapi pengadaan lahannya yang utama. Dokumen sebagian sudah diproses, tapi untuk eksekusi masih butuh anggaran,” jelasnya.
Selain persoalan lahan, kondisi defisit anggaran juga membuat pembangunan Jembatan Kelay III harus ditunda.
Saat ini pemerintah daerah melakukan efisiensi, sementara dukungan dari APBN juga terbatas.
“Kita juga kebetulan defisit anggaran, jadi harus efisiensi,” tambah Benny.
Dia memprediksi kebutuhan anggaran pembangunan jembatan mencapai lebih dari Rp 200 miliar. Karena itu, pelaksanaan pekerjaan dipastikan menggunakan skema Multi Years Contract (MYC), tidak bisa hanya mengandalkan satu tahun anggaran. “Kalau mau tuntas harus MYC, minimal tiga tahun anggaran,” katanya.
Benny menyebut, Jembatan Kelay III direncanakan memiliki bentang panjang lebih dari 200 meter.
Dengan nilai proyek yang besar, persiapan yang matang terutama soal lahan menjadi syarat mutlak agar pembangunan dapat dimulai.
“Rencananya memang bentangnya panjang, jadi kebutuhan anggarannya besar,” ungkapnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi