BERAU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tengah mencermati isu mengenai kemungkinan adanya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran mendatang.
Meski belum dipastikan final, namun ancaman tersebut menjadi perhatian serius karena dapat berdampak langsung pada kondisi fiskal daerah dan pelaksanaan berbagai program prioritas.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menuturkan, pihaknya perlu menyiapkan langkah antisipasi bila potensi pemotongan benar terjadi.
Pasalnya, beberapa program prioritas Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi ternyata turut membebankan sebagian pembiayaan operasionalnya kepada pemerintah kabupaten.
“Memang ada informasi yang kami dengar, meskipun belum final. Kita perlu bersiap kalau itu benar terjadi, karena pembiayaan semakin besar. Ada program Pemerintah Pusat seperti MBG, KMP, dan SR yang ternyata sebagian operasionalnya dibebankan ke APBD. Ini hampir semua daerah akan berimbas,” ujarnya.
Muhammad Said menambahkan, ada dua harapan utama dari Pemkab Berau. Pertama, semoga kabar pemotongan TKD itu tidak benar-benar terealisasi.
Kedua, bila memang harus terjadi, pemkab akan melakukan langkah rasionalisasi pada sisi belanja yang sudah disepakati sebelumnya.
“Kalau dilaksanakan, pasti kita terdampak ke APBD. Komposisi APBD kita masih sangat bergantung pada transfer, baik dari pusat maupun provinsi,” jelasnya.
Lebih lanjut bebernya, strategi awal yang akan ditempuh jika pemotongan TKD benar terjadi adalah melakukan rasionalisasi berbagai kegiatan.
Di sisi lain, pemerintah tetap akan memprioritaskan penyelesaian kewajiban dasar, terutama hak Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Yang pertama kita akan lakukan rasionalisasi kegiatan. Kedua, kita upayakan hak ASN bisa diselesaikan. Gaji, tunjangan, dan operasional perkantoran harus dipastikan tersedia anggarannya,” tegasnya.
Sekkab Berau juga menilai tantangan fiskal ke depan semakin kompleks, sebab efisiensi yang sudah dilakukan tahun lalu bisa kembali terulang bila penurunan transfer benar terjadi.
Kondisi itu tentu akan memengaruhi ruang fiskal daerah dalam mendukung pembangunan.
“Misalnya pelaksanaan efisiensi kemarin, kita sudah lakukan rasionalisasi. Khawatirannya, kalau ada pemotongan lagi, tentu akan ada rasionalisasi tambahan. Sementara di sisi lain, ada program Pemerintah Pusat dan provinsi yang juga membutuhkan anggaran daerah,” terangnya.
Dampak paling terasa menurutnya, akan muncul pada program pembangunan infrastruktur. Sebab, belanja infrastruktur umumnya menyerap anggaran cukup besar, sehingga ketika terjadi penurunan TKD, sektor inilah yang paling mungkin dikurangi porsinya.
“Kalau seandainya terjadi, pekerjaan infrastruktur pasti terdampak. Mudah-mudahan kalau ada penurunan tidak terlalu signifikan,” ungkapnya.
Kendati demikian, Pemkab Berau masih memandang situasi ini dengan optimisme. Muhammad Said menegaskan bahwa pemerintah daerah akan tetap mencari solusi terbaik untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Sampai saat ini kita masih optimistis. Namun, kalau memang terjadi, kita siap. Prinsipnya, pelayanan dasar masyarakat tidak boleh terganggu,” pungkasnya.
Seperti diketahui, TKD merupakan salah satu sumber utama pembiayaan daerah. Berkurangnya dana transfer tentu menjadi tantangan fiskal, apalagi pada saat yang sama pemerintah daerah dituntut untuk mendukung program-program strategis nasional maupun provinsi.
Kondisi ini diperkirakan akan membuat banyak daerah, termasuk Berau, harus semakin cermat dalam mengelola keuangan agar pembangunan tetap berjalan.
Dilansir dari Jawapos, respons serupa tak hanya muncul di Berau, namun berbagai daerah yang ada di Indonesia. Beragam upaya dan cara menghadapi juga dipersiapkan oleh berbagai daerah.
Menyikapi isu ini, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyuarakan keberatannya.
Hal ini diungkapkan Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi, saat memimpin rapat Dewan Pengurus Apkasi secara daring, beberapa waktu lalu.
Bursah Zarnubi mengatakan, kebijakan efisiensi yang dilakukan tahun ini sudah cukup merepotkan kepala daerah dalam melakukan tugas-tugasnya, sehingga kalau dipangkas lagi ini akan sangat memberatkan.
"Kami akan membawa hasil diskusi dengan teman-teman bupati hari ini untuk nanti dituangkan dalam surat dan rumusan kemudian akan disampaikan kepada Presiden. Intinya, kami di daerah sangat keberatan jika ada pemotongan anggaran TKD di APBN tahun depan," ujar Bupati Lahat ini, yang diamini para bupati peserta rapat.
Beban fiskal di daerah imbuh Bursah Zarnubi, saat ini sudah berat dan ini berdampak terhadap sistem desentralisasi.
"Kalau ini akan dikurangi tentu akan lebih berat lagi. Ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin meningkat, dan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan akan menurun drastis," imbuhnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi